INTELIJEN INDONESIA

Ketika Indonesia mengalami krisis 1998 yang diwarnai kerusuhan, komunitas intelijen tidak luput dari sorotan seolah tidak mampu memberikan informasi dan analisa mengenai tanda-tanda kejatuhan Pemerintahan Suharto periode akhir. Kemudian, intelijen kembali menjadi sorotan karena lepasnya propinsi Timor-Timur yang sedikit banyak juga dipengaruhi lemahnya analisa intelijen dalam kalkulasi kebijakan politik dan keamanan era Habibie. Pada era Gus Dur, intelijen tampak semakin kedodoran yang dengan lengsernya Gus Dur dari jabatan Presiden. Kemudian era Megawati, intelijen baru mulai menata kembali menjadi lebih baik dengan berbagai prediksi tentang terorisme yang pada waktu itu "tidak dipercaya" sebagian petinggi negara. Pada masa-masa tersebut, dalam komunitas intelijen khususnya prajurit wong cilik telik sandi yang langsung berhadapan dengan masalah dan masyarakat berkembang pemeo sindiran yang sempat bergema di Senayan dan Istana Negara : "Lima Ribu Minta Aman."

Adalah suatu fakta yang teramat sangat memprihatinkan dunia intelijen Indonesia dengan anggaran yang sangat kecil pada level operasional namun menanggung beban tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, yakni kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Presiden Abdurrahman Wahid adalah Presiden RI pertama yang memperhatikan kesejahteraan PNS secara umum dengan menggabungkan komponen tunjangan menjadi gaji pokok yang lebih besar, yang mana hal ini juga berdampak ke kalangan intelijen yang menjadi lebih bersemangat. Kemudian Megawati secara signifikan meningkatkan anggaran Intelijen (baca: BIN) yang kemudian mampu membangun sejumlah pondasi restrukturisasi organisasi BIN menjadi lebih besar. Kemudian dilanjutkan pada era SBY hingga akhirnya BIN memiliki anggaran yang dapat dikatakan mendekati kesesuaian dengan kalkulasi personil, operasi kegiatan, dan pengembangan organisasi di masa mendatang.

Baru-baru ini, Kepala BIN Sutiyoso menyampaikan"keluhan" pemotongan anggaran BIN yang sangat signifikan karena jumlah pemotongannya sangat besar, yakni dari APBNP 2015 sebesar 2.616,6 Triliun menjadi 1.592,6 Triliun dalam RAPBN 2016, atau sekitar hanya 60% dari anggaran 2015.

Meskipun Presiden Jokowi menyetujui penguatan intelijen dan peningkatan fasilitas yang memadai dalam Nota Keuangan RAPBN 2016, namun pemotongan anggaran BIN justru mencerminkan yang sebaliknya. Mengapa demikian? Boleh jadi hal ini juga menimpa sebagian besar Kementerian dan Lembaga Negara lainnya karena asumsi dollar dan kondisi perekonomian Indonesia yang diperkirakan mengalami penurunan. Namun apabila kita perhatikan secara seksama, sebagian justru mengalami kenaikan, misalnya Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, PAN RB, Kominfo, POLRI, BNN, Komnas HAM, KPU, MA, MK, PPATK, LAN, KPK, KY, KPPU, Ombudsman, BNPT, Sekab, Kelautan Perikanan, Pariwisata, Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomian, BPK, Kemenkeu, Pertanian, Kementerian BUMN, BPS, Bappenas, BPN, BPPT, LAPAN, BIG, Bapeten, BPKP, Perdagangan, LKPBJP, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, TVRI, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPOM, BKKBN, dan BNP2TKI. Fakta tersebut secara logika dapat membantah alasan perbedaan asumsi dollar ataupun kondisi perekonomian nasional yang sedang lesu.

Apabila sebagian Kementerian/Lembaga Negara mengalami penurunan dan sebagian mengalami kenaikan maka hal ini juga dapat ditafsirkan sebagai prioritas Pemerintah, dimana anggaran merupakan faktor krusial dalam pencapaian kinerja suatu lembaga. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa anggaran BIN dapat turun sedemikian drastisnya? Apakah karena BIN hanya mengajukan sedikit karena tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, ataukah karena sesungguhnya Pemerintahan Jokowi tidak menganggap intelijen sebagai prioritas sehingga pengajuan dari BIN hanya dikabulkan hanya sebesar 60% dari anggaran 2015?

Tentunya kita tidak dapat mengklaim bahwa satu lembaga lebih penting dari lembaga yang lain sehingga pantas memperoleh anggaran yang lebih besar. Hal ini dapat menjerumuskan suatu pemerintahan kepada pemborosan-pemborosan karena argumentasi sektoral. Selain itu, sudah menjadi kewajaran bahwa pada setiap pengajuan anggaran, masing-masing lembaga berupaya meyakinkan penyusun Nota Keuangan dan RAPBN untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing. Pastinya tidak semuanya dapat dikabulkan, bahkan ada yang dicoret atau direvisi sebagaimana dialami oleh BIN untuk RAPBN 2016. Namun fakta yang sangat aneh adalah bahwa Presiden Jokowi "memerintahkan" BIN melakukan rekrutmen anggota besar-besaran, sementara anggaran BIN dipotong besar-besaran seperti SALE/DISCOUNT saat menjelang lebaran atau tahun baru. Saran dari Komunitas Blog I-I adalah agar BIN segera menghentikan rencana rekrutmen yang tidak masuk akal tersebut karena selain kerawanan yang telah diungkapkan dalam artikel Rekrutmen 1000 Agen BIN, juga guna menghindari pendarahan anggaran BIN karena besar pasak dari pada tiang, hanya demi kepentingan politik Pilkada yang selama ini terbukti dapat dikawal secara aman oleh BIN, Polisi dan TNI.

Alokasi anggaran bukanlah hal yang mudah dan sederhana karena hal ini juga menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah. Artinya ketika Nota Keuangan dan RAPBN sudah diajukan, Pemerintah sudah yakin dengan pengajuan tersebut dan telah diketahui oleh semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait. Dalam kaitan ini, BIN sudah pasti tahu dan paham bahwa Pemerintahan Jokowi-JK memiliki prioritas yang kurang mengedepankan pengembangan intelijen menjadi lembaga yang kuat dan modern.

Komentar sangat aneh dan menjerumuskan tentang anggaran BIN juga muncul dari anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin yang menyarankan BIN cari dana sendiri (non-budget). Mencari dana sendiri kepada perusahaan swasta sangat membahayakan keamanan nasional, karena hal ini menciptakan hubungan yang tidak sehat karena kerawanan baik dari sisi kepentingan maupun transparansi, apakah sungguh-sungguh digunakan untuk operasional intelijen.

Ketika anda tidak mengalami suatu musibah karena sistem keamanan yang baik di rumah anda, maka anda berpikir kunci, gembokan, alarm, dan cctv yang anda gunakan sudah cukup mencegah terjadinya kejahatan di rumah anda. Tetapi sadarkah anda bahwa semua sistem keamanan yang anda gunakan sesungguhnya harus selalu diupdate dan diganti dalam periode tertentu. Misalnya kunci pintu rumah model lever lock menjadi pin tumbler lock atau wafer tumbler lock. Hanya karena belum pernah mengalami musibah kemalingan, bukan berarti kunci model lever lock masih dapat melindungi rumah anda. Hal ini hanya ilustrasi sederhana yang menggambarkan peningkatan biaya keamanan walaupun tidak terjadi musibah atau ancaman keamanan.

Komunitas Blog I-I tidak memiliki kepentingan dengan peningkatan atau penurunan anggaran BIN, artikel ini hanya bagian dari pendidikan publik mengenai intelijen agar dipahami bahwa intelijen ala James Bond dengan berlimpah uang operasi hanya ada di film saja. Tahukah anda bahwa ketika pemeo sindiran "lima ribu minta aman" menjadi populer di kalangan komunitas intelijen, faktanya saat itu seorang agen intelijen bahkan bingung untuk mencari makan siang, namun untungnya warung tegal masih memberikan rasa kenyang dengan 3000 rupiah dengan 1-2 lauk pauk sederhana, kemudian es cendol masih seharga 1000 rupiah, dan oh lumayan masih ada sisa 1000 rupiah untuk naik bis kota.

Sekian

Semoga bermanfaat,

Senopati Wirang

Kepala BIN Sutiyoso tidak setuju dengan pembentukan Badan Cyber dan menganggap hal itu sebagai pemborosan saja. Selain itu, pembentukan Badan Cyber juga harus memperhatikan keberadaan unit-unit khusus yang sudah ada dalam menangani masalah cyber. Sementara artikel Blog I-I tanggal 24 Agustus 2015 menegaskan perlunya Badan Cyber Nasional dengan sejumlah alasan yang telah dikemukakan dalam artikel tersebut. Lantas, bagaimana publik menyikapinya? Sebagai bagian dari pendidikan publik di bidang intelijen, Blog I-I perlu menyampaikan apa yang disebut sebagai current real threat dan potential future threat yang mana hal tersebut akan mempengaruhi strategi pengembangan organisasi intelijen. Misalnya ancaman kemungkinan Pilkada menjadi rusuh tidak dapat dikategorikan sebagai ancaman nyata, karena diperlukan pra-kondisi ataupun niat dari para pihak yang ingin menimbulkan kerusuhan. Konflik Pilkada pada umumnya lebih disebabkan oleh ketidakpuasan, unsur kecurangan, belum dewasa dalam berdemokrasi, hasutan, kepentingan kelompok yang menunggangi politik, dan bukan pada suatu perencanaan serius menghancurkan penyelenggaraan Pilkada agar berantakan sehingga berpengaruh kepada stabilitas keamanan nasional Indonesia. Bagaimana dengan kepentingan asing? Negara-negara Barat yang liberal demokrasi sudah cukup puas dengan proses demokratisasi di Indonesia, kelanjutannya adalah pada kepentingan ekonomi baik yang bersifat eksploitasi para pemilik modal (kapitalis) maupun dalam hal pengaruh dikawasan dikaitkan dengan kompetisi global.

Contohnya kerusuhan Pilkada adalah suatu potensi yang dapat terjadi apabila tidak dilakukan penjagaan dan pencegahan, salah satunya adalah melalui kerja intelijen yang menciptakan kondisi nyaman aman tentram dengan penggalangan publik agar berdemokrasi secara dewasa. Selain itu juga melalui deteksi dini kemungkinan adanya pihak-pihak baik asing maupun domestik yang berupaya menggagalkan Pilkada dengan alasan apapun. Selanjutnya apabila ada delik hukumnya maka masuk ke dalam ranah penegakkan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Berwenang lainnya yang mengawasi pelaksanaan pemilu dan memutuskan sengketa pemilu.

Sementara itu, kejahatan cyber baik yang bersifat kriminal maupun strategis (mengganggu keamanan nasional) bersifat nyata saat ini dan berpotensi untuk terus berkembang dimasa mendatang, sehingga hampir seluruh negara di dunia membangun dan mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman cyber.

Mengapa perlu Badan Cyber Nasional ketimbang mengembangkan unit-unit yang sudah ada baik di Polisi, Militer, BIN, Kominfo, maupun Lemsaneg? Karena siapapun yang menguasai cyber di Indonesia akan memiliki power yang sangat besar sehingga perlu pengawasan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, diperlukan suatu sistem komando agar tidak terjadi konflik internal dalam bersaing dalam penanganan isu cyber. Investasi di bidang cyber akan memakan anggaran yang sangat besar karena mahalnya teknologi dan sumber daya manusia. Pengembangan sistem keamanan cyber nasional juga bukan hanya semata-mata terkait dengan defense dan offense di dunia maya, melainkan daya kreatif intelektual dalam berpacu dengan kemajuan teknologi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu.

Sehingga lembaga yang ideal tidak berada di dalam tangan intelijen, melain sebuah cyber command yang merupakan gabungan dari pakar strategi perang, ahli IT dan akademisi/peneliti, kalangan penggiat underground cyber, kalangan bisnis terpercaya di bidang pengembangan teknologi IT, pakar analisa intelijen, pakar hukum IT dan hukum internasional, unsur penegakkan hukum, dan tentunya manajemen informasi handal dalam mengelola terselenggaranya suatu sistem keamanan cyber nasional. Menggabungkan berbagai latar belakang yang berbeda tersebut tentunya bukan hal mudah, selain itu membangun infrastruktur pertahanan cyber yang handal sudah pasti akan memakan biaya yang sangat tinggi.

Menyikapi hal tersebut, maka rencana pembentukan Badan Cyber bukan berarti saat ini langsung jadi siap pakai dalam satu dua tahun. Melainkan strategi jangka panjang yang seiring waktu terus meningkatkan kapabiltas cyber security nasional sampai tercapai titik ideal berupa independensi pengembangan teknologi dari ketergantungan terhadap perusahaan asing. Pengembangan teknologi tersebut tidak harus 100% buatan Indonesia melainkan bisa juga berupa varian dari teknologi yang telah dibeli dari luar negeri. Dalam hal ini, unit riset dan development menjadi ciri pembeda dari lembaga-lembaga sejenis di luar negeri yang juga sedang berkembang.

Menjadi ciri khas cara berpikir sempit bangsa Indonesia adalah ingin cepat mencapai sesuatu dan kurang memperhatikan proses. Sebagaimana juga pengembangan sektor maritim yang saat ini semakin serius dengan pembentukan Kemeko Kemaritiman, jangan terlalu berharap bahwa seolah dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi akan terwujud Indonesia yang Hebat di bidang Maritim, perlu ada suatu rasionalisasi pencapaian target sesuai dengan dukungan anggaran, kemampuan personil, dan penguasaan teknologi, serta implementasi kebijakan yang tepat. Perhatikan bagaimana Pemerintahan SBY selama 10 tahun, bukan hal yang mudah dalam memulihkan perekonomian Indonesia dan memantapkan demokrasi di Indonesia. Semua pihak yang terkait bahu-membahu dalam mendorong terwujudnya harapan rakyat Indonesia.

Diperlukan keikhlasan yang luar biasa dari para pemimpin nasional Indonesia untuk secara serius memperhatikan pentingnya kesinambungan pembangunan dari pergantian pimpinan nasional. Dimana blue print pembangunan strategis sebaiknya tidak seenaknya berubah-ubah haluan, hingga walaupun generasi saat ini tidak menikmati, namun generasi penerus akan menjadi saksi dari keberhasilan suatu strategi jangka panjang yang jitu.

Kembali kepada Badan Cyber Nasional. Apabila hal ini hanya wacana ngobrol ringan dari suatu konferensi nasional yang kurang serius, maka menjadi sia-sia dan pemborosan jika dipaksakan untuk dibangun. Namun apabila ada suatu strategi jangka panjang untuk membangun secara bertahap kemampuan cyber nasional, maka perlu dibuat pentahapan yang rasional yang akan secara nyata dapat mewujudkan Indonesia yang kuat dalam keamanan cyber. Perlu kita akui bersama bahwa daya visi bangsa Indonesia akan menjadi pendek manakala hanya berpikir untuk kepentingan pribadi dan kelompok, karena dibatasi oleh kehendak-kehendak yang tidak mewakili jeritan suara rakyat. Marilah kita renungkan lagi, niat-niat dalam hati kita masing-masing ketika menggagas sesuatu untuk bangsa dan negara, sebesar apakah kepentingan pribadi kita?

Sekian

Semoga bermanfaat

Senopati Wirang

Intelijen merupakan pemain utama dalam "mengamankan" pemilu selama Pemerintahan Orde Baru, dan terbukti mampu selama 32 tahun menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil menurut versi pemerintah tentunya dengan hasil yang telah ditentukan sebelum pemilu, yakni kemenangan mutlak partai penguasa dan kelangsungan kekuasaan elit Orde Baru. Hal itu dapat menggambarkan profesionalisme dan kapabilitas yang luar biasa dari Intelijen Indonesia dalam mengabdi kepada kekuasaan dan bukan kepada negara, bangsa, apalagi rakyat. Bila the State is the coldest of cold monster seperti kata Jenderal Charles de Gaulle, maka Intelijen adalah the super coldest of cold monster.
Mengapa artikel Blog I-I kali ini mengenai negara Intel? Hal ini berangkat dari kecenderungan ketergantungan sistem politik demokrasi Indonesia kepada Intelijen. Ada bencana kebakaran hutan dan asap, Intelijen dipanggil. Menjelang pemilukada, Intelijen diperbanyak personilnya. Ada berbagai persoalan di Kementerian teknis, dilakukan MoU dengan Intelijen untuk back-up. Hal itu mencerminkan lemahnya dan tidak berjalannya sistem tata negara dimana sudah ada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap suatu persoalan, dan Intelijen tidak seharusnya dilibatkan.

Bagi kalangan intelijen aktif, hal itu biasa saja dan sudah menjadi panggilan tugas, dimana pada saat eksekutif dalam hal ini Presiden meminta Intelijen mengerjakan suatu tugas, maka wajib untuk dikerjakan. Persoalannya kemudian adalah seolah Intelijen menjadi solusi dari ketidakbecusan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk untuk mengatasi persoalan yang ada, dan hal ini tentunya memperluas jangkauan kegiatan intelijen yang seharusnya fokus kepada hal-hal yang dapat menjadi ancaman strategis kepada negara dan bangsa. Apabila bencana asap di Riau dan Jambi sudah dianggap menjadi ancaman nasional, maka sudah sewajarnya bila Pemerintah mengerahkan seluruh daya upaya untuk mengatasinya, khususnya dikonsentrasikan kepada upaya pemadaman dan pengurangan intensitas asap hingga hilang, dan juga penegakkan hukum kepada para pelanggar yang menyebabkan terjadinya bencana asap tersebut. Mengapa begitu susahnya? Jawabnya sangat singkat, karena tidak mampu dan tidak becus! sekilas tampak memudahkan persoalan, tetapi hal ini adalah cerminan Kepemimpinan Nasional yang sangat lemah dalam menjalankan roda pemerintahan dimana perintah tidak dapat tereksekusi dengan baik hingga ke bawah. Apakah bila Intelijen terlibat kemudian semuanya menjadi beres? Jawabnya tidak, bahkan semakin menambah kompleks dalam penentuan langkah-langkah yang akan ditempuh.

Apabila menjelang pemilukada kemudian jumlah intel diperbanyak maka hal ini justru memperkuat analisa bahwa fungsi-fungsi lembaga penyelenggara pemilu, pengawas, dan penegak hukum juga tidak mampu berjalan baik tanpa dukungan intel. Padahal seharusnya pesta demokrasi bersih dari operasi pengamanan oleh intelijen, apa yang ingin diamankan menjadi persoalan krusial karena hal itu hanya akan menciptakan pemborosan dimana berbagai mekanisme pengawasan telah dilaksanakan. Komunitas Blog I-I telah melihat terjadinya imitasi laporan yang sama dalam pemilu yang lalu dari berbagai pihak yang menjadi pengawas jalannya pemilu termasuk intelijen, isi laporan sama saja, sehingga pemborosan uang pajak rakyat dalam bentuk operasi pengamanan pemilu menjadi sangat memprihatinkan. Satu-satunya pembenaran rekrutmen besar-besaran Intelijen adalah untuk mendukung kekuasaan sebagaimana telah dilaksanakan dengan sangat baik selama Orde Baru berkuasa, jika ini tujuan sesungguhnya maka telah terjadi kemunduran luar biasa dari demokrasi di Indonesia.

Kerjasama-kerjasama Kementerian teknis dengan intelijen juga tidak perlu karena hal itu selain tidak akan efektif, juga justru membuat konsentrasi intelijen menjadi terpecah-pecah ke dalam berbagai persoalan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab departemen teknis. Sangatlah memprihatinkan bahwa Intel bekerja dalam format kerjasama dengan departemen teknis yang seringkali bahkan tidak pernah ada eksekusinya secara nyata.

Intelijen harus fokus pada isu-isu khusus strategis yang ditentukan oleh pemerintah dimana tidak ada Kementerian yang menanganinya atau tidak sanggup menembusnya karena keterbatasan ruang lingkup operasi misalnya terkait hukum internasional, dimana dalam hubungan antar negara hanya intel yang dapat bekerja di luar hukum dengan berbagai teknik khusus yang dikembangkannya sehingga tidak dapat diproses secara hukum ketika melanggar hukum. Contoh lain misalnya dalam menembus kebekuan hubungan antar negara, karena intel selalu menjadi jalur alternatif komunikasi. Dalam isu dalam negeri, hal terpenting yang menjadi tanggung jawab intel bukan penegakkan hukum, melainkan dukungan kepada penegak hukum dalam memberikan rasa aman kepada rakyat Indonesia. Namun demikian, karena intel tidak memiliki wewenang polisionil datau penuntutan (kejaksaan) maka dapat dipastikan intel tidak berada dalam posisi menyelesaikan suatu delik hukum. Dengan demikian sistem operasi intelijen dalam negeri di Indonesia perlu dilihat kembali fokus perhatiannya, sistem pengumpulan informasinya, dan tujuan strategis yang melandasinya.

Salah kebijakan akan berdampak negatif kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia, demikian juga dalam menentukan arah kebijakan Intelijen Nasional. Disadari atau tidak, tanpa peningkatan akuntablitas organisasi, profesionalisme personil, tujuan yang benar, dan anggaran yang cukup, rencana pengembangan intelijen akan terjebak mengarah pada Negara Intel. Ada beberapa persoalan dasar yang diramalkan Blog I-I akan menyesatkan kalangan Intel muda, yakni tugas mengamankan pemilu oleh Intelijen harus dibatasi sampai tercapainya kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia dan berjalannya lembaga-lembaga penyelenggara pemilu serta elemen pengawasannya dan aspek penegakan hukum berjalan. Jangan dilihat seolah akan terus-menerus menjadi bagian dari operasi intelijen mengamankan pemilu, hal ini hanya akal-akalan saja untuk menyerap anggaran manakala sebenarnya pemilu dapat berjalan dengan baik tanpa peran yang terlalu banyak dari Intel. Dengan demikian, sangat tidak masuk akal apabila tujuan pengembangan organisasi intelijen dari sisi personil hanya untuk pengamanan pemilu.

Seharusnya tanpa gembar-gembor Intel akan begini akan begitu, pemantapan sistem arus informasi intelijen nasional seyogyanya dikembangkan sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang terkait langsung dengan koordinasi operasi polisi dan TNI dalam mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia dan dalam memberikan rasa aman serta melindungi rakyat Indonesia dari bahaya. Hal ini mudah dituliskan dan diucapkan tetapi sangat sulit dilaksanakan apabila kualitas personilnya rendah dan ego sektoral masih ada. Kemudian itu semua MUSTAHIL terwujud apabila kepemimpinan nasional lemah karena tidak mampu mengatur, mengarahkan dan menyatukan lembaga terkait dalam melaksanakan tugas Pemerintah melindungi rakyatnya.

Salam Intelijen,

Setelah segelintir orang dan berberapa kelompok komunis baru berhasil menyusup ke dalam pemerintahan Jokowi-JK dan melakukan "tekanan politik" agar Pemerintah RI menyampaikan permohonan maaf terhadap para korban dalam peristiwa sejarah 1965 yang diklaim terbanyak dari kalangan komunis, maka sekarang tiba-tiba ada desakan agar Pemerintah RI menyampaikan maaf kepada Soekarno, Presiden RI pertama. Siapapun mereka yang berteriak-teriak tentang permohonan maaf tersebut jelas memiliki agenda memperkuat pondasi politik sektoral yang mengabaikan kekinian dan masa depan bangsa Indonesia yang seyogyanya mengenang sejarah apa adanya, bukan dalam kerangka permainan politik golongan.

Anehnya Blog I-I kali ini mengangkat judul yang tampaknya tidak berkaitan yakni komunisme dan ulang tahun TNI yang tahun ini memasuki usia ke -70 tahun. Apa kaitannya?

Tidak lain tidak bukan, artikel ini merupakan peringatan serius kepada TNI agar menghayati usianya yang semakin matang agar profesionalisme TNI semakin diperkuat dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebangkitan komunis di tanah air tercinta. Apabila di negara-negara Barat Nazisme menjadi momok yang tidak dapat ditolerir, maka di Indonesia komunisme adalah tetap bahaya laten yang berpotensi merobek-robek persatuan nasional Indonesia. Mengapa demikian? betapapun banyak argumentasi tentang rekayasa penulisan sejarah selama pemerintahan Orde Baru, faktanya ideologi-ideologi impor baik komunisme maupun liberalisme telah memecah-belah persatuan bangsa Indonesia. Hal semakin jelas manakala Indonesia mempraktekan demokrasi untuk pertama kalinya pada era Orde Lama, seperti tampak pada pemilu 1955. Apakah pemilu 1955 lebih baik dari pada pemilu Indonesia paska reformasi, tentu saja tidak karena pemilu paska reformasi jelas lebih baik dan berkualitas.

Betapapun suksesnya pemilu 1955, hal itu justru membawa Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi semakin kuat dan lupa diri. Dengan modal 16% dari keseluruhan suara dan posisi nomor 4, tentunya PKI termasuk partai politik yang besar di masa itu. Sementara pada sisi yang berlawanan muncul gerakan-gerakan anti komunis yang menuntut pelarangan PKI. Perbedaan ideologi yang tajam pada masyarakat yang belum matang berdemokrasi hanya akan melahirkan konflik berdarah, dan hal itu terbukti dalam hampir seluruh sejarah perpolitikan dunia, termasuk di Indonesia. Emosi individu, emosi kelompok, persaingan politik, dan kekotoran permainan dalm mencapai kekuasaan yang diwarnai kekerasan, mau tidak mau akan melahirkan suatu ketegangan yang berpuncak pada konflik berdarah. Siapa yang salah, siapa yang benar? sulit untuk direkonsiliasi karena hal itu bukan soal benar salah, melainkan lebih kepada proses aksi reaksi sebagaimana sebuah gunung yang akan meletus, sudah dapat diperkirakan sebelumnya.

Kepada para korban sejarah baik dari kalangan masyarakat non-komunis maupun kaum komunis, mereka adalah pembentuk sejarah modern Indonesia yang anti-komunis, dimana harmoni masyarakat yang agamis, santun, dan demokratis kemudian dapat lahir dalam proses panjang puluhan tahun dengan melalui masa-masa otoritarianisme Orde Baru. Kemudian apakah sekarang masyarakat Indonesia mau untuk dipaksa melihat kembali ke belakang membuka luka lama dan saling menikam menumpahkan darah segar di era reformasi, tentu jawabnya TIDAK. Siapa yang berkepentingan untuk mengadu-domba kembali sesama anak bangsa Indonesia dengan membuka wacana permohonan maaf terkait peristiwa 1965 perlu diteliti secara mendalam. Blog I-I telah menemukan bahwa ternyata inisiatif awal bersumber dari asing, ya dari asing yang kemudian bersinergi dengan mereka yang menyimpan dendam kesumat kepada sesama anak bangsa Indonesia. Sungguh sangat mengerikan apabila Pemerintah RI berhasil terkecoh oleh permainan ini.

TNI adalah kutub perlawanan utama terhadap komunisme di tanah air. Baik pada masa lalu ketika masih erat dalam dunia politik maupun saat ini yang sedikit lebih profesional. Tanggung jawab TNI dalam berbagai insiden konflik di dalam negeri merupakan bagian dari tugas yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia, sehingga TNI tidak dapat disalahkan. Bahwa terjadi korban diluar yang semestinya, hal itu harus dilihat dalam konteks sejarah dan latar belakangnya. Selain itu, juga harus diteliti satu per satu dan bukan digeneralisir sebagai sesuatu yang sistematis seolah seperti kejahatan terorganisir oleh negara. Pelintiran oleh kalangan yang mengaku pembela HAM sesungguhnya permainan retorika yang tidak ada artinya sama sekali, karena moral, politik dan hukum pada akhirnya sangat bergantung kepada kekuatan dan itikad baik dari para pengemban kekuasaan. Artinya desakan-desakan atau tekanan-tekanan yang tidak perlu tersebut dapat diabaikan atau bahkan harus diabaikan. Mengapa demikian? karena jutaan persoalan lain yang lebih penting memerlukan atensi pemerintah.

Pemerintah perlu mendengarkan berbagai masukan, namun juga harus memiliki prioritas dan tidak dapat melaksanakan segala hal dalam satu waktu bersamaan karena adanya keterbatasan sumber daya. Prioritas-prioritas inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintahan Jokowi-JK dan bukan berantem sendiri atau mengambil kebijakan yang sembarangan. Meskipun Pemerintah RI telah menegaskan tidak akan menyampaikan permintaan maaf dalam kasus 1965, namun hal ini tidak berarti kalangan pendukung komunisme bersama asing akan tinggal diam menerima begitu saja. Upaya-upaya menghidupkan komunisme di Indonesia adalah sama dengan upaya membesarkan kelompok Syiah di Indonesia, dimana pada ujungnya adalah konflik berdarah sesama anak bangsa Indonesia. Siapa yang dirugikan? Bangsa Indonesia, Rakyat Indonesia, dan masa depan Indonesia akan hancur apabila strategi adu domba asing tersebut didiamkan.

Anda mungkin akan bertanya asing yang mana? jawabnya bacalah dengan teliti dan telusuri siapa-siapa saja yang mengadvokasi atau menyampaikan usulan tentang isu-isu terkait komunisme, baik di dalam negeri Indonesia maupun dari luar negeri. Intelijen memiliki catatan lengkap dan pastinya sudah tahu siapa yang saya maksud. Bila anda belum tahu, kerjakanlah PR anda dan waspadalah selalu dalam rangka memelihara persatuan nasional dan menjaga cita-cita bersama Indonesia Raya.

Salam Intelijen

Tulisan pendek ini khusus sebagai penghormatan komunitas Blog I-I kepada mantan Kepala BAKIN Letjen Moetojib era transisi reformasi (1996-1998) yang telah meninggalkan kita pada menghadap Yang Maha Kuasa pada 7 Oktober 2015 sekitar pukul 10 pagi. Sebagian komunitas dan simpatisan Blog I-I ada yang langsung meluncur ke rumah duka di Taman Kedoya Baru, sebagian lagi mendo'akan dari jauh.

Sosok Letjen Moetojib mungkin banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia, bahkan dikalangan intelijen senior sekalipun tidak dikenal sebagai seorang Master Spy sebagaimana layaknya orang nomor satu di BAKIN yang sangat disegani. Namun bila kita luangkan sedikit waktu kita mengenal sososk beliau, kita akan menyaksikan betapa jarang Jenderal era Orde Baru yang berani secara tegas menyampaikan pendapat tentang politik nasional kepada Presiden Suharto.

Masa kepemimpinan Letjen Moetojib yang singkat yakni 2 tahun periode akhir Pemerintahan Orde Baru memiliki arti yang sangat penting bagi bergulirnya reformasi di Indonesia. Pada masa-masa akhir Orde Baru, kita telah menyaksikan aksi-aksi mahasiswa dan rakyat secara bergelombang menuntut reformasi. Kita juga melihat catatan sejarah krisis ekonomi dan tumbangnya Pemerintahan Suharto yang juga diwarnai oleh sejumlah insiden berdarah sebagai akibat dari kerusuhan massa. Pada masa itu, keputusan dan strategi pimpinan lembaga-lembaga yang mengurusi keamanan nasional sangatlah penting. Baik Panglima TNI, Pangdam, Kapolri, Kapolda, Kepala BAKIN, maupun Kepala BAIS TNI, semuanya memikul tanggung jawab yang berat dalam mengawal perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Letjen Moetojib adalah sedikit di antara pucuk pimpinan lembaga keamanan yang mengambil posisi membela demokrasi dalam peristiwa kerusuhan dua puluh tujuh juli di jalan Diponegoro 58. Untuk pertamakalinya dalam sejarah Orde Baru, BAKIN tidak mengerahkan operasi terkait politik kekuasaan karena menurut informasi yang ada dalam komunitas Blog I-I, orang BAKIN saat itu diperintahkan oleh Letjen Moetojib untuk waspada dalam melaksanakan tugas dan profesional dengan hanya melakukan pengamatan dan analisa keadaan serta perkiraan keadaan yang semuanya boleh dikatakan tepat. Biasanya pada era Orde Baru, seluruh otak rekayasa melanggengkan kekuasaan Orde Baru dilakukan oleh mereka yang berada di BAKIN dan Kopkamtib.

Warisan terbesar Letjen Moetojib kepada dunia intelijen Indonesia adalah membatasi keterlibatan intelijen dalam persaingan/kompetisi politik baik yang merupakan konflik internal partai maupun yang merupakan persaingan antar partai politik. Warisan tersebut tidak ternilai harganya dan telah tertanam baik di benak insan intelijen Indonesia untuk mengambil posisi netral dalam setiap persaingan partai politik menuju kursi kekuasaan di Indonesia.

Meskipun mungkin ada pihak yang menilai periode 1996-1998 diwarnai banyak kegagalan karena terjadinya kerusuhan dan rontoknya kekuasaan Presiden Suharto, namun hal itu dapat dipastikan bukan kegagalan intelijen, melainkan kegagalan kebijakan atau pengambilan langkah-langkah strategis Pemerintah dalam menyikapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang mengarah pada keruntuhan suatu rezim. Namun bila kita lihat secara utuh, keseluruhan cerita reformasi adalah BERHASIL, dimana minimalisasi korban dapat ditempuh dengan pengunduran diri Presiden Suharto. Hal ini harus kita hormati, karena pada saat itu potensi untuk terjadinya perang saudara sangat besar. Kebesaran hati para tokoh nasional dan pimpinan lembaga keamanan, termasuk komandan-komandan pasukan juga patut kita hargai.

Akhir kata, selamat jalan Jenderal....kami juga akan menyusul pada saatnya nanti.

Salam Intelijen

Senopati Wirang

Dengan sangat terpaksa saya menuliskan artikel ini atas permintaan seluruh jaringan Blog I-I dan masyarakat yang mengatasnamakan demokrasi. Mohon maaf sekiranya akan melahirkan prasangka atau tuduhan membuat gaduh demokrasi di Indonesia. Namun kita semua harus sadar sesadar-sadarnya bahwa demokrasi memanglah gaduh. Dengan maksud dan tujuan agar kegaduhan tersebut membuat elit politik yang dipilih oleh rakyat Indonesia berhati-hati, bertanggung-jawab, transparan, dan sungguh-sungguh profesional bekerja mewujudkan harapan para pemilihnya, rakyat Indonesia.

Sebelum saya memulai artikel ini, ada baik-baiknya sahabat Blog I-I membaca dokumen resmi dari the US Department of Justice under the Foreign Agents Registration Act (FARA) pada link berikut:

R&R Registration Number 6229 Exhibit AB June 17, 2015. Apabila karena satu dan lain hal tautan langsung ini tidak sampai pada halaman yang seharusnya, maka gunakan fungsi pencarian dokumen search dengan keyword registration number 6229 dan sesuaikan dengan tanggal dokumennya.

Apabila sahabat Blog I-I membaca dokumen FARA tersebut dengan teliti, maka terdapat kata Indonesia sebanyak 6 kali dan President Widodo sebanyak 5 kali, dengan perincian sebagai berikut:

Foreign Principal is retained as a consultant by the executive branch of the Indonesian government. In turn, Foreign Principal has retained Registrant as a subcontractor to provide services through the Foreign Principal to the foreign government in the United States. Registrant's primary communications and direction come from Foreign Principal.
Registrant will provide consulting and lobbying services to Foreign Principal as relates to Foreign Principal's client, the Republic of Indonesia. (Diulangi dua kali poin 7 dan 8 halaman 3-4)
Attempt to secure opportunity to address joint session of Congress during Indonesian President Widodo's visit to the US. (Diulangi tiga kali poin 7 dan 8 halaman 3-4)
Registrant will communicate the importance of the Republic of Indonesia to the United States focusing on the areas of security, commerce, and the economy.
The Consultant hereby irrevocably undertakes not to arid shall procure that each of its Representatives (as defined below) shall riot during the Term (as defined below) andfor three (3) years after the expiry or termination of this Agreement, anywhere within Indonesia, directly or indirectly.
Identify and work with influential individuals, media, public and private organizations and affiliates in the US to support efforts of President Widodo.
Registrant will seek to secure an opportunity for President Widodo to address a joint session of Congress during a visit to the United States. (Pengulangan poin 9 halaman 4)

Pengunaan kata executive branch of the Indonesian government sudah jelas artinya yaitu Pemerintah Indonesia, sehingga tidak perlu interpretasi tentang subyek hukum untuk siapa lembaga konsultan R&R Partners melakukan kegiatan lobby, yakni untuk Foreign Principal dalam hal ini Pereira International yang disewa sebagai konsultan oleh Pemerintah Indonesia.

Michael Buehler sebagai seorang akademisi tentu tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya dengan menuliskan artikel pada New Mandala, media-media di Indonesia sudah meluruskan berita tersebut misalnya dalam Kompas, Republika, dan lain-lain yang senada. Tetapi kemudian mengapa Derwin Pereira meminta maaf? seperti dalam berita Tempo ini. Sebelumnya Menkopolhukam Luhut Panjaitan membantah penggunaan jasa lobby, Kemenlu RRI juga membantah, bahkan KBRI Washington DC mengeluarkan Press Release Bantahan.

Salah satu ciri utama demokrasi adalah transparansi, dimana rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan yang memberikan amanat melalui suaranya dalam pemilu berhak mengetahui apa yang dilakukan oleh Pemerintah. Kebohongan publik dapat menjerumuskan suatu pemerintahan pada kecenderungan yang koruptif, bukan saja dalam soal keuangan negara melainkan juga dalam soal memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

Uang sebesar US.80.000 nilainya tidak seberapa apabila memang benar harus dikeluarkan untuk sebuah lobby yang pada akhirnya akan memuluskan langkah-langkah strategis Pemerintah dalam mewujudkan harapan bangsa Indonesia. Rakyat akan rela ikhlas apabila pemerintah dapat menjelaskannya dengan baik, rasional, dan jujur. Namun uang 1 rupiah-pun akan menjadi masalah manakala hal itu disembunyikan karena adanya kepentingan-kepentingan yang bukan untuk rakyat Indonesia.

Keputusan Indonesia berpikir untuk masuk ke dalam Trans Pacific Partnership Agreement (TPP) yang tiba-tiba diucapkan oleh Presiden Jokowi, jelas akan menghasilkan perdebatan di dalam negeri karena terkait dengan konstelasi persaingan AS-China di Asia Pacific. Apakah hal itu sudah berdasarkan pada analisa intelijen dan perkiraan keadaan ke depan? Bagaimana dengan kalkulasi keuntungan yang akan diperoleh Indonesia? Apakah kepentingan individu, perusahaan tertentu, atau elit tertentu lebih terakomodasi, semuanya menjadi misteri apabila Pemerintah Indonesia tidak transparan.

Seharusnya intelijen yang juga sudah sangat biasa melakukan lobby ke berbagai negara di dunia termasuk menggunakan jasa perusahaan lobbyist dimaksimalkan sebagaimana pernah dilakukan pada era Presiden Gusdur, Megawati, dan SBY, sehingga tidak ada kontroversi karena akan ada yang bertanggungjawab. Dalam kasus Pereira International, permintaan maaf Derwin Pereira kemungkinan karena "kecolongan" bahwa kewajiban memasukan file kerjasama dengan perusahaan di AS akan dengan mudah diakses karena kebebasan informasi di AS. Masalah yang menjadi misteri adalah siapa the executive branch of Indonesia Government yang dimaksud oleh dokumen FARA Departemen Kehakiman AS tersebut, dan untuk ini Pemerintah RI wajib membukanya kepada publik guna menghindari kebiasaan yang buruk ini.

Bahkan Intelijen sekalipun juga pernah kecolongan ketika langsung menggunakan jasa lobby perusahaan di AS untuk kepentingan nasional Indonesia, yakni agar kerjasama militer Indonesia-AS dapat dipulihkan. Baca BIN lobby AS. Meskipun kasus tersebut menjadi polemik publik, namun hasil capaian BIN sangat jelas dan menguntungkan Indonesia dalam peningkatan kapasitas militernya, khususnya bantuan pendidikan dan pelatihan yang secara teori semakin mendorong profesionalisme dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia serta reformasi militer. Bagusnya kemudian berkat pengalaman tersebut adalah bahwa pasca GusDur, tidak ada satupun lobby intelijen yang tercium publik dan Pemerintah dapat mengeksekusi kebijakan luar negerinya dengan baik.

Semoga Intelijen yang sudah sangat berpengalaman dengan lobby-lobby internasional tersebut sudah mengingatkan Jokowi tentang perlunya transparansi dan agar Jokowi menghentikan pencitraan dan sungguh-sungguh kerja, kerja, dan kerja. Selain itu, juga menyadari bahwa dalam kekuasaan yang besar juga terkandung tanggung jawab yang besar serta perlunya Presiden memelihara sikap dasarnya yang dikenal jujur dan peduli kepada rakyat, termasuk untuk berani terbuka.

Mengapa artikel ini tidak menyinggung Menlu Retno yang mengindikasikan potensi untuk "tidak lagi menjabat"? Menlu Retno adalah sosok profesional yang "lemah" secara politik. Tersirat dalam pernyataan Menlu Retno melalui akun twiter resmi Kemenlu @Portal_Kemlu_RI: #MenluRetno: Saat saya tidak lagi menjabat, saya akn kembali menjdi seorang Retno. Tapi saya yakin saya jauh lebih besar dr hanya jabatan saya. Hal ini bukan disebabkan oleh kekurangan pada Menlu Retno, melainkan karena sikap Jokowi sebagai Presiden yang tidak menempatkan struktur kerja kabinet sebagaimana mestinya. Entah sudah berapa kali Kemenlu dan khususnya Menlu dilangkahi atau tidak diberitahu atau terlambat diberitahu dalam kebijakan luar negeri? Baik dalam kasus-kasus pertemuan internasional, strategi, bahkan sampai pada kunjungan ke luar negeri.

Hal ini sangatlah tidak sehat sebagaimana tersurat dalam analisa Michael Buehler yang mengindikasikan adanya jarak atau jurang pemisah antara Menlu dan Kepala Staf Kepresidenan sekarang Menkopolhukam: At the heart of this foreign policy confusion is a deep rift between foreign minister Retno Marsudi and Luhut Panjaitan, Widodo’s ambitious presidential chief of staff. Singkat kata Kemenlu harus terus berbenah diri dan mengevaluasi para diplomatnya yang hanya datang duduk di KBRI dan tidak pernah keluar kantor dan menikmati gaji dollar. Bahwa Kemenlu masih tampak memiliki performa yang bagus karena sebagian diplomatnya memang ada yang berkualitas dan rajin melakukan fungsinya, dimana salah satunya adalah lobby. Pada sisi praktis ke depan, mari kita perhatikan rencana kunjungan ke beberapa negara Jokowi pada tahun 2016, apakah karena peran Kemenlu dan para diplomatnya atau karena jaringan Kemenkopulhukam Luhut Panjaitan.

Penggunaan jasa Pereira International dan perusahaan lobby R&R Partners tidak perlu ditutup-tutupi, Derwin Pereira tidak perlu minta maaf bilapun ingin meminta maaf maka harus mengungkapkan siapa yang membayarnya, Michael Buehler juga tidak perlu terus memanasinya dengan penajaman analisanya. Hal ini merupakan pelajaran mahal untuk pemerintah agar lebih kompak dalam koordinasi kebijakan dan eksekusinya, pelajaran agar leadership Presiden lebih profesional dengan banyak belajar dan tegas, dan tantangan untuk berani terbuka dan bersikap ksatria dalam menjelaskan kejanggalan pada setiap kebijakan atau kegiatan pemerintah.

Fakta baru penggunaan jasa perusahaan lobby oleh Pemerintahan Jokowi ini sekaligus juga memperkuat artikel Blog I-I ketika masa kampanye 2014 yakni tentang keterlibatan Stanley Greenberg dalam pemilu Indonesia. Apabila koneksi jaringan Jokowi memang sangat kuat di AS, mengapa perlu menggunakan perusahaan di Singapura?

Semoga bermanfaat dan dibaca sebagai bagian dari pembelajaran publik dan bukan suatu kegaduhan
Salam Intelijen
SW

Sejak awal tahun 2015, Blog I-I sudah memberikan Peringatan Travel Warning Eropa Barat dan Amerika tidak aman. Hal itu bukan berdasarkan kasus Charlie Hebdo semata, melainkan berdasarkan analisa perkiraan keadaan komunitas intelijen Blog I-I.

Baru-baru ini pada jum'at malam 13 November 2015 Paris diserang dengan dua ledakan dan serangan bersenjata dengan menggunakan AK47, baca juga CNN, BBC, dan Al Jazeera. Tidak kurang dari 153 orang tewas dan jumlah yang terluka sekitar 200 orang dan 83 luka serius serta ada kemungkinan jumlah korban bertambah.

Menurut informasi jaringan Blog I-I, konsep rencana dan eksekusi serangan teror ke negara-negara Barat, Amerika dan Russia merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai operasi berbagi mimpi buruk dari wilayah-wilayah konflik di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Dunia yang terkoneksi dengan sistem komunikasi dan informasi yang cepat memberikan motivasi yang tinggi kepada mereka yang menempuh jalur terorisme sebagai jalan hidupnya.

Mengapa Blog I-I sangat yakin bahwa serangan teror akan lebih banyak ditargetkan kepada negara-negara Eropa, AS dan Russia? Hal ini berdasarkan pengamatan yang sangat hati-hati dari fenomena pergerakan manusia di dunia, dimana sistem keamanan sehebat dan secanggih apapun akan sulit mendeteksi satu per satu apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran manusia. Kisah Lone Wolf dimana seseorang yang sama sekali tidak pernah terlibat gerakan teror tiba-tiba menjadi aktor utama bom bunuh diri merupakan salah satu buktinya.

Di daerah konflik dan berdarah-darah, bahkan seorang anak kecil yang masih bersih dan berpikir sederhana akan mengalami pembentukan karakter dengan kepedihan yang sangat dalam, sampai akhirnya pikiran dan keyakinannya menjadi rapuh dalam keraguan tentang kemanusiaan. Hanya melalui berbagi kepedihan, maka kerapuhan dan keraguan tentang makna hidup didunia dapat terkonsolidasikan, puncaknya adalah kematian dalam aksi bom bunuh diri atau menjadi martir, sehingga pemaknaan hidupnya dapat kembali menjelang kematian. Sebuah pilihan yang logis bila anda mengalami kepedihan hidup dengan menyaksikan orang-orang tersayang yang anda miliki dibantai dalam konflik berdarah.

Mengapa sasarannya negara-negara Barat sebagaimana telah disebutkan oleh Blog I-I pada bulan Januari? Karena tindakan saling membunuh di daerah konflik sudah biasa terjadi antar kelompok yang bertikai, misalnya di Syria dan Irak. Pada prinsipnya mereka semua bersaudara sebagai bangsa Arab namun terpecah belah dalam varian etnisitas suku atau kabilah, aliran agama khususnya Sunni-Shi'ah, dan politik kekuasaan. Mereka telah bertikai sepanjang sejarah, dan sejarah membuktikan bahwa dalam banyak kasus besar mereka yang bertikai tersebut "meminta" bantuan dari luar yakni Barat untuk dapat keluar sebagai pemenang. Ketika pihak luar yakni Barat membantu salah satu pihak, maka otomatis menjadi musuh bagi pihak yang tidak dibantu. Hal inilah yang melahirkan kemarahan dan kebencian yang tidak dapat kita bayangkan karena dampak dari bantuan Barat tersebutlah yang kemudian dianggap sebagai penyebab kepedihan yang sangat mendalam dari semakin banyaknya korban yang berjatuhan.

Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, imigran yang telah menetap lama di negara-negara Barat sudah paham tentang sistem politik, sosial, ekonomi dan karakter negara-negara yang tempat mereka berdiam. Bertahun-tahun mereka menyaksikan hipokrisi negara-negara Barat tersebut dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya khususnya dikaitkan dengan kepentingan bisnis, masalah strategi, dan kemanusiaan yang mewujud dalam bentuk intervensi asing di wilayah konflik. Mengapa dalam suatu kasus Barat cepat mengambil tindakan dan dalam kasus lain tidak? Kita masih ingat pembantaian Muslim di Bosnia Herzegovina yang lebih banyak disebabkan oleh lambatnya intervensi kemanusiaan. Masih ingat juga bahwa kondisi Irak saat ini merupakan hasil langsung dari hancurnya rezim Saddam Hussein. Mengapa misalnya, AS menempuh jalur perang dan mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk menggulingkan Saddam Hussen, namun tidak segera mengambil tindakan di Suriah sebelum Russia secara terbuka membela rezim Asad yang jelas terbukti melakukan pelanggaran HAM berat?

Bagi mereka yang tertimpa konflik dan tidak dapat lari dari kenyataan yang menimpa hidupnya tidak akan peduli dengan kalkulasi politik keamanan pemerintah negara-negara Barat. Apa yang mereka rasakan adalah bahwa hidup menjadi hancur sehancur-hancurnya karena kebijakan luar negeri dan keamanan yang ditempuh oleh negara-negara Barat. Dalam benak masyarakat yang mengalami dan menjalani konflik sehari-hari, eskalasi kehancuran dan kepedihan tersebut jauh melampaui konflik tanpa intervensi asing.

Faktor tersebut diterjemahkan dengan sangat baik oleh para pelaku teror yang saat ini telah dan akan melakukan serangkaian serangan di negara-negara Barat. Pesannya adalah untuk merasakan aliran denyut kepedihan hati dan jiwa ketika menyaksikan darah mengalir dari orang-orang tidak bersalah yang kita sayangi serta untuk memahami kemarahan karena kehilangan makna kemanusiaan ketika darah dan kematian datang tanpa diduga-duga. Teror yang telah terjadi dan akan terus terjadi di negara-negara Barat merupakan replika dari kematian demi kematian yang terus terjadi di wilayah-wilayah konflik. Selama konflik terus terjadi dengan keterlibatan negara-negara lain yang setengah hati untuk menyelesaikannya, maka terorisme akan tetap memiliki ruang yang luas di hati dan pikiran orang-orang yang mengalami kepedihan atau bersimpati kepada kepedihan tersebut.

Perilaku brutal ISIS merupakan pertunjukkan ekstrim dari refleksi kepedihan, kemarahan, kebencian, dan balas dendam karena cinta kemanusiaan yang hilang, keadilan yang samar, harapan yang kandas. Satu-satunya realita yang dapat dirasakan oleh mereka yang berjuang dalam ISIS adalah bersandar pada harapan kehidupan setelah mati, mereka akan mengabaikan semua hal yang berpusat pada manusia, dan melepaskannya kepada Tuhan. Hanya dengan cara itu, maka lahir suatu keyakinan dan pemaknaan baru tentang hidup dan tujuan hidup. Kemudian dengan menggunakan referensi interpretasi tertentu terhadap agama, fokus pada konsep jihad yang dipersempit dengan mengangkat senjata memerangi dan meneror musuh Islam, bentuk dan modelnya fokus pada tujuan "membunuh," menyakiti, dan menghancurkan musuh dengan cara apapun, termasuk bom bunuh diri terhadap sasaran warga sipil dari pihak musuh.

Pesan untuk Indonesia

Blog I-I mendukung penuh upaya Intelijen, Polisi, dan militer Indonesia dalam melindungi keamanan dan keselamatan rakyat Indonesia dari ancaman terorisme. Perbedaan mendasar dari pelaku teroris Indonesia dengan mereka yang ada di Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, dan negara-negara Barat adalah level keterkaitan emosional secara bangsa, etnisitas, dan kepedihan jiwanya. Teroris yang lahir di Indonesia adalah mereka yang mengundang kepedihan dalam hidupnya karena simpati dan rasa persaudaraan karena keyakinan agama yang sama dalam interpretasi ajarannya.

Kasus yang cukup ramai dibahas belakangan ini misalnya fenomena Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) dan Investasi BP Batam Dwi Djoko Wiwoho yang bergabung dengan ISIS, baca Pejabat Publik dan Kompas. Informasi yang masih terus didalami oleh intelijen dan Polisi tersebut menjadi penting karena track record Djoko yang sebelumnya tidak pernah terkait dengan gerakan radikal. Artinya hal ini bisa terjadi kepada siapapun yang memiliki simpati, tertarik, atau yang tertipu dengan ajakan jihad ke Suriah dan Irak.

Berbeda dengan generasi alumni Afghanistan dalam perang melawan Russia yang umumnya tidak membawa keluarga, generasi rekrutmen ISIS banyak yang membawa keluarga karena konsep hijrah dari negeri kafir ke negeri Muslim dibawah khilafah. Meskipun hal ini berarti Indonesia tidak perlu repot karena kehilangan warganya yang telah mengalami radikalisasi, namun semakin banyak orang Indonesia yang berangkat ke Suriah dan Irak, maka akan semakin banyak keterkaitan emosional orang-orang Indonesia dengan konflik dan kepedihan hidup di Irak dan Suriah. Keterkaitan emosional tersebut utamanya dalam hubungan keluarga, misalnya saja keluarga besar Djoko atau keluarga besar istrinya tentu akan merasa prihatin. Pada kasus lain misalnya kabar kematian anak dari Imam Samudra yakni Umar Jundulhaq (19 tahun) yang kabarnya tewas di Suriah. Hal itu, jelas mencerminkan terjadinya regenerasi atau berlanjutnya jejak sang ayah kepada anaknya. Dalam skala yang lebih besar, pengaruh-pengaruh orang terdekat yang "berjihad"akan sangat kuat termasuk dalam memotivasi seseorang untuk bergabung dengan gerakan terorisme. Karena menurut mereka apa yang dikenal pemerintah dan masyarakat umum sebagai terorisme adalah perjuangan jihad.

Kepada jaringan terorisme Indonesia yang kadang mampir atau rajin mengunjungi Blog I-I, sadarlah bahwa melakukan tindakan terorisme di Indonesia tidak memiliki alasan yang kuat sebagaimana dilakukan di negara-negara Barat oleh jaringan terorisme di Barat. Indonesia tidak menyebabkan terjadinya kepedihan dan kesengsaraan di Timur Tengah, bangsa Indonesia mayoritas Muslim, Pemerintah Indonesia juga sangat peduli dengan proses damai di Timur Tengah, khususnya dalam membela bangsa Palestina. Bila aksi teror di lakukan di Indonesia, maka hal itu melanggar prinsip keadilan dan Qisas atau membalas dengan yang setimpal, karena bangsa Indonesia tidak terlibat dalam pertumpahan darah di Timur Tengah. Bila anda bercita-cita untuk mendirikan negara Islam atau berbaiat kepada pimpinan ISIS, maka hal itu bukan justifikasi untuk melakukan aksi teror di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat secara hukum Islam maupun logika sebagaimana aksi teror di Barat untuk melakukan aksi teror di Indonesia. Melakukan aksi teror di Indonesia sama sekali tidak ada artinya bila dibandingkan aksi kemanusiaan menolong orang-orang yang kelaparan dan miskin yang masih banyak di Indonesia. Tujuan-tujuan sempit jihad yang dipropagandakan oleh mereka yang berkonflik di Timur Tengah bukanlah tujuan hidup sebagaimana diajarkan dalam Islam. Kepedulian umat Islam di Indonesia kepada saudara-saudara se-Islam di Timur Tengah tidak perlu ditunjukkan dengan aksi teror, melainkan dengan upaya menghentikan konflik.

Kepada komunitas Intelijen, Polisi, dan Militer Indonesia, jangan pernah kenal lelah dalam mengawasi setiap potensi ancaman terhadap keselamatan rakyat Indonesia. Namun juga jangan melahirkan dendam emosional dari keluarga besar mereka yang terlibat dengan terorisme, misalnya dengan tindakan brutal, penyiksaan atau penembakan terhadap tersangka yang tidak bersenjata atau sudah menyerah. Penegakkan hukum yang adil disertai penjelasan tentang dampak terorisme yang lebih luas kepada seluruh bangsa Indonesia juga harus terus dikumandangkan ke seluruh nusantara. Profesionalisme aparat keamanan adalah kunci dari keberhasilan menghapuskan terorisme hingga ke akar-akarnya. Hal ini tentunya juga sangat memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap aksi-aksi teror.

Kepada seluruh rakyat Indonesia, janganlah mengundang kepedihan dan kesengsaraan ke dalam hati anda dan juga menularkannya kepada keluarga anda. Bukankah anda diminta untuk menjaga diri dan keluarga anda dari api neraka, mengapa tidak menjaganya dari api konflik dunia? Apabila benar bahwa sejumlah pelaku jihad membawa anak-anaknya ke wilayah konflik Suriah dan Irak, apakah hal itu bukan tindakan menzalimi keluarga sendiri? Anak-anak belum memiliki kewajiban atau mampu berpikir untuk memutuskan terjun ke wilayah konflik. Memberikan pengalaman tentang sakitnya menyaksikan konflik dan kematian kepada anak-anak adalah tindakan merusak masa depan mereka. Pada saat ratusan ribu orang tua di Suriah dan Irak berusaha mati-matian untuk mengungsikan keluarganya, mengapa sampai hati orang tua asal Indonesia malahan menjerumuskan dan menyiksa anak-anaknya dengan membawanya ke daerah konflik.

Bahwa sejumlah kasus tersebut telah terjadi, marilah kita tingkatkan kewaspadaan dari upaya-upaya menjerumuskan hidup kita ke dalam jurang kepedihan konflik. Bagi anda belum pernah menyaksikan kematian akibat konflik janganlah berharap untuk menyaksikannya, karena hanya ada dua kemungkinan yang akan anda rasakan: kesedihan dan kemarahan. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berperang bukan berlandaskan kepada kesedihan dan kemarahan, bahkan tidak akan membunuh karena dua faktor tersebut, melainkan hanya menegakkan kebenaran! Apakah ISIS membela kebenaran? dimana ada kebenaran dalam membunuhi anak-anak dan wanita yang jelas dilarang dalam berperang secara Islami.

Sekian dan semoga bermanfaat

Salam Intelijen

Senopati Wirang

Salah satu hal paling sulit dalam mendeteksi serangan teroris adalah terkait dengan waktu, tempat dan metode serangan yang akan dilaksanakan. Meskipun intelijen telah mengetahui akan ada serangan dengan meningkatkan peringatan level ancaman, namun bila suatu serangan akhirnya terwujud maka intelijen dan aparat keamanan telah gagal melakukan pencegahan. Jangan sekali-kali pernah berpikir bahwa karena negara maju dengan peralatan canggih dan jaringan intelijen yang solid, maka serangan teroris pasti dapat dicegah. Juga sebaiknya jangan berpikir bahwa karena saking hebatnya intelijen negara maju, maka kemungkinan terjadinya serangan hanya karena adanya konspirasi. Intel pada akhirnya juga manusia biasa yang memiliki kelebihan deteksi dini dan cegah dini karena pendidikan pelatihan dan pengalaman. Namun teroris baik kelas pemula maupun yang pakar juga manusia yang terlatih, hampir sama dengan pemeo polisi dan penjahat, siapa lebih cepat dan cerdik maka dialah yang berhasil. Bila intelijen meremehkan kecerdikan teroris baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, maka itu adalah tanda akan terjadinya malapetaka serangan teror yang menimpa masyarakat.
Mencermati aksi teror di Paris, tentunya bagi seluruh jaringan intelijen Blog I-I yang terlatih telah paham betul betapa mudahnya melakukan aksi teror bukan? Keunggulan bom bunuh diri atau serangan bersenjata yang diniatkan untuk mati bersama korban terletak pada tiket satu jalan menuju kehancuran bersama. Berita-berita tentang telah tahu akan ada serangan teror adalah apologia yang tidak berguna, identifikasi pelaku adalah pengungkapan kasus dengan metode forensik polisionil dengan barang bukti, kemudian berbagai analisa setelah terjadinya serangan tidak banyak berarti, termasuk yang analisa dalam Blog I-I. Pesan yang ingin disampaikan Blog I-I tidak fokus kepada kasus terornya, melainkan kepada bagaimana intelijen Indonesia dan pemerintah Indonesia semakin mengefektifkan fungsi intelijen.

Sejumlah keberhasilan intelijen Barat dalam mencegah serangan teror jarang terungkap di media massa. Namun tercatat sekitar puluhan rencana serangan teror yang berhasil dicegah di seluruh negara-negara Barat. Untuk prestasi tersebut, benar bahwa teknologi dan humint memegang peranan yang sangat besar. Namun ketika kebobolan, maka dalam beberapa hari bahkan minggu beragam berita dan analisa akan menghiasi media massa guna memenuhi hasrat ingin tahu masyarakat yang berhak mengetahui sesuai prinsip kebebasan memperoleh informasi.

Dari kisah-kisah pengalaman sahabat dalam jaringan Blog I-I, cukup jelas bahwa kemampuan intelijen negara-negara maju hanya sedikit berbeda dengan Indonesia. Perbedaan yang sangat mencolok adalah pada aspek teknologi dan dana, dimana Indonesia boleh dikatakan teramat sangat minim dan miskin dan teknologinya baru pada level menengah. Bayangkan saja, sangatlah tidak masuk akal apabila anggaran intelijen nasional di Indonesia hanya sebesar 0,2% dari total anggaran pemerintah. Tidak ada negara di dunia yang akan melemahkan intelijennya sendiri dengan anggaran yang sangat minim tersebut. Namun berbahagialah bangsa Indonesia, karena intel yang sering dikuyo-kuyo dan dihina-hina tersebut tetap berpegang teguh pada Dharma Bhakti kepada rakyat dan negara Indonesia. Bahkan ketika terjadi kebobolan-pun, intelijen jarang menyalahkan faktor anggaran tersebut.

Selain itu, dari kualitas sumber daya intelijen Indonesia pada sisi skill lapangan bolehlah diadu, namun pada sisi analisa dan perkiraan ke depan, intelijen harus mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi dengan peningkatan sumber daya manusianya. Keberadaan STIN, lembaga diklat, pelatihan dan pendidikan di luar negeri, serta kerjasama antar lembaga dan kerjasama internasional dapat sedikit mengupgrade kemampuan analisa intelijen.

Kembali pada deteksi serangan teroris. Sumber informasi deteksi serangan teroris dapat berasal dari manapun, baik cuitan twitter yang tingkat kepercayaannya rendah, sampai laporan agen lapangan yang tingkat kepercayaannya sangat tinggi. Kelemahan intelijen Barat pada umumnya adalah daya penetrasi kepada organisasi teroris atau kelompok yang ingin melakukan aksi teror, hal ini bukan saja disebabkan sistem yang tertutup, melainkan juga karena faktor etnisitas dan lingkungan para pelaku yang terkondisikan terpisah dari masyarakat Barat secara umum. Akibatnya pengawasan hanya dapat dilakukan dari jauh dengan catatan-catatan kriminal maupun dengan pengawasan surveillance yang seringkali tidak menyebtuh esensi informasi berupa dimana dan kapan serangan akan terjadi.

Walaupun kota-kota di Eropa penuh dengan CCTV, hal itu tidak banyak menolong karena tetap terlambat manakala serangan sudah terjadi. Para pelaku teror saat ini tidak perlu melakukan pengamatan wilayah karena ketersediaan google map, sehingga rencana dapat dilakukan dari jauh atau luar kota dan hanya memasuki kota sasaran pada hari H. Bagaimana dengan intersep jalur komunikasi? Kewaspadaan kelompok teroris sudah semakin meninggi seiring dengan dinamika perkembangan teknologi, bahkan sebagian juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menyembunyikan pesan-pesannya. Dengan menggunakan teknik komunikasi yang relatif secara manual berganti saja sudah cukup menghalangi surveillance intelijen dan polisi terhadap jalur komunikasi. Betapa sulitnya deteksi tersebut bukan?

Perhatikan bahwa kelemahan intelijen Barat tersebut juga dilihat oleh Presiden Bashar al-Assad yang menawarkan informasi intelijen. Kemungkinan rezim intelijen Assad memiliki data yang lebih akurat tentang kelompok teroris yang terkait dengan konflik di Suriah cukup tinggi, atau bahkan bila menggunakan teori konspirasi, justru Assad dan Rusia yang berada di belakang kasus tersebut dan menyalahkannya kepada ISIS yang domain operasinya hanya di kawasan Suriah dan Irak. Berbagai analisa yang bernuansa dugaan sangatlah berbahaya dan Blog I-I tidak menganjurkannya selain dengan dukungan fakta.

Akhir kata, semoga Intelijen Indonesia mengambil pelajaran berharga dari peristiwa serangan teror Paris dan meningkatkan kewaspadaan guna melindungi rakyat dan negara Indonesia.

Sekian

Salam Intelijen

Kepada Yth. sahabat Blog I-I di seluruh pelosok Nusantara dan di dunia, mohon kiranya bila ingin melaporkan informasi yang sangat penting dan mendesak tentang keamanan, keselamatan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, laporkanlah langsung ke Polisi, TNI, atau BIN. Bila khawatir akan menjadi repot atau takut akan dampak dari laporan tersebut kepada diri anda, maka laporkan kepada RT, RW, Kelurahan dan seterusnya dimana pada level Kelurahan atau Desa ada perangkat kelurahan/desa yang berkoordinasi dengan aparat keamanan. Republik Indonesia yang sudah terdesentralisasi (otonomi daerah), respon pihak berwenang pada tingkat daerah sudah cukup baik. Misalnya pada tingkat Kotamadya/Kabupaten ada yang namanya unsur pimpinan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah Tingkat II dan Wakilnya, Komandan Kodim, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Pada level ini, unsur intelijen juga ada dan ikut serta dalam koordinasi keamanan Kotamadya/Kabupaten, namun karena sangat minimnya dana intelijen maka jumlahnya pun sangat terbatas. Pada tingkat propinsi ada Komunitas Intelijen Daerah atau Kominda yang secara rutin melakukan pembahasan berbagai masalah untuk keamanan di tingkat propinsi serta menganalisa sekiranya ada dampak nasionalnya.

Terkait dengan laporan-laporan sahabat Blog I-I, maka perlu disampaikan bahwa Blog I-I tidak memiliki wewenang apapun dalam menindaklanjuti laporan-laporan sahabat Blog I-I yang langsung terkait dengan keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia, khususnya dari ancaman terorisme. Blog I-I juga bukan whistle blower kebusukan atau keburukan dari para petinggi negeri tercinta Indonesia Raya, jadi sekiranya Blog I-I tidak mempublikasikan sejumlah laporan tentang penyimpangan-penyimpangan pengelolaan negara, maka mohon dimaklumi. Artikel Blog I-I yang dikemas dalam rangka pendidikan publik tidak ditujukan untuk mempermalukan elit politik, pejabat Polisi, TNI atau Intelijen.

Posisi Blog I-I sejak awal lahirnya sudah jelas tidak secara praktis terjun mempengaruhi jalannya proses politik dan hukum di tanah air. Mohon kiranya dapat dipahami bila Blog I-I tidak dapat melakukan tindak lanjut yang cepat terhadap laporan ancaman terorisme selain meneruskannya kepada Polisi atau Intelijen. Khusus tentang laporan ancaman terorisme, beranilah untuk mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan di sekitar sahabat Blog I-I. Polisi pasti akan menanggapinya dengan cepat dan profesional.

Blog I-I adalah Blog yang apolitis dan imparsial, namun kritis terhadap dinamika politik nasional Indonesia. Blog I-I tidak akan mengganggu keretakan Pemerintahan Jokowi sebagaimana laporan para sahabat Blog I-I. Blog I-I juga tidak akan mengungkapkan data-data lengkap pertemuan rahasia dan manuver kelompok oposisi yang menginginkan pemerintahan Jokowi berjalan tertatih-tatih. Apalagi laporan tentang kasus-kasus korupsi atau manuver kacangan ala kasus Freeport yang rawan politisasi, akan lebih tepat bila dilaporkan ke Polisi atau KPK. Marilah kita renungkan masa depan Indonesia Raya dengan menatap wajah generasi penerus Indonesia yang masih kanak-kanak atau bayi, apakah kita akan mewariskan kebusukan atau mempersiapkan pondasi yang lebih baik dan lebih kuat untuk masa depan mereka.

Akhir kata, bila sahabat Blog I-I tetap memaksakan untuk melapor ke Blog I-I, maka semua laporan tentu akan diterima. Namun sekali lagi Blog I-I menghimbau dengan serius khusus untuk laporan ancaman terorisme, segeralah laporkan kepada aparat keamanan terdekat dengan tempat tinggal sahabat Blog I-I dimanapun. Bila anda melaporkan hanya ke Blog I-I, maka dapat dipastikan akan terjadi kelambatan dalam merespon ancaman tersebut.

Salam Intelijen

Baru-baru ini beredar informasi tentang rencana serangan ISIS ke Indonesia baik di media massa, sosial media, hingga sejumlah group BB maupun WA. Informasi tersebut sudah pasti hoax alias kebohongan untuk penyesatan dan menciptakan suatu kondisi yang tidak kondusif atau menghidupkan suatu suasana dibawah teror ancaman (ketakutan). Beberapa media mainstream Indonesia bahkan memuatnya seperti Republika dan Detik misalnya mengutip International Business Times yang menyebutkan bahwa sub-group yang bernama Operation Paris (OpParis) dari kelompok Anonymous yang merupakan organisasi tanpa ikatan dari sejumlah hacker atau hacktivist di dunia menyebutkan telah mengumumkan rencana serangan teror ISIS antara lain:

Cigales Electroniques with Vocodecks, RE-Play & Rawtor di Le Bizen (Paris)
Concrete Invites Drumcode: Adam Beyer, Alan Fitzpatrick, Joel Mull di Concrete (Paris)
Demonstration by Collectif du Droit des Femmes (Paris)
Feast of Christ the King celebrations (Rome/Worldwide)
Al-Jihad, One Day One Juz (Indonesia)
Five Finger Death Punch (Milan)
University Pastoral Day (Holy Spirit University of Kaslik, Lebanon)

Mengapa Blog I-I dapat memastikan bahwa berita tersebut sebagian besar hoax dan mungkin ada sangat sedikit nilai kebenarannya? Informasi Anonymous tersebut mempertaruhkan kredibilitas komunitas anonymous yang selama ini lumayan kredibel dan memiliki pengaruh di dunia maya. Setelah jaringan Blog I-I di dalam Anonymous melaporkan investigasinya, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata Anomymous-pun tidak merasa mengeluarkan peringatan tersebut, bahkan kemudian menyampaikan melalui akun twitter @YourAnonNews sbb:

We did not spread any rumors about possible future ISIS attacks, and frankly, we do not know where the rumors come from.

Kemudian diulangi lagi dengan kata-kata sbb:

This account did not tweet about possible future ISIS attacks, this is the original post: https://twitter.com/OpParisIntel/status/668051246796963841

Sayangnya link status OpParisIntel tersebut kemudian dihapus oleh pemiliknya.

Berita hoax tersebut sudah ditanggapi oleh aparat keamanan dimana isu tentang akan adanya serangan tersebut. Sesungguhnya secara logika saja, hampir tidak mungkin ISIS akan menyerang kegiatan One Day One Juz (ODOJ) yang akan diselenggarakan hari Ahad, 22 November di Masjid Al Jihad di Karawang, Jawa Barat Indonesia, kecuali bila kegiatan tersebut diselenggarakan oleh kelompok Shi'a (Syi'ah) karena terkait dengan pokok persoalan dalam konflik politik Sunni-Syi'ah di Irak dan Suriah yang melahirkan ISIS.

Kejanggalan lain yang sangat mencolok adalah pada pernyataan akun Anonymous bahwa mereka tidak tahu darimana sumber desas-desus rencana serangan teror ISIS tersebut. Dengan kata lain telah terjadi inflitrasi ke dalam kelompok anonymous yang jelas sangat mudah dilakukan oleh siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang hacking, dan aktif di dunia maya karena anonymous bersifat longgar dan tanpa pemimpin. Anonymous pernah "berperang" secara serius melawan aliran kepercayaan Scientology yang mana sejumlah anggota anonymous menuduh terjadinya praktek kesesatan, penipuan, serta sensor internet oleh kelompok scientology. Perang tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini, sesungguhnya bukan saja oleh mereka yang mengaku sebagai anonymous, melainkan juga oleh aliran kepercayaan lain seperti illuminati atau kelompok freemason, dimana semua orang-orang dengan pengaruh besar baik secara ekonomi maupun politik tersebut berusaha mempengaruhi jalannya sejarah dunia. Bila anda cukup teliti dan melakukan penelitian secara lebih serius tentang isu-isu terkait aliran-aliran tersebut maka anda akan dapat menemukan indikasi-indikasi betapa kuatnya proses propaganda dan pembentukan opini dunia oleh kelompok-kelompok organisasi rahasia tersebut. Hal itu disebabkan dalam penyusunan propaganda tidak sembarangan, melainkan berlapis-lapis dan bertingkat yang akan memperdaya anda bila tidak memiliki dasar filsafat hidup yang kuat baik agama, adat istiadat, dan kebiasaan anda sehari-hari dalam menjalani hidup sesuai dengan keyakinan anda masing-masing.

Bagaimana sesungguhnya untuk memahami ISIS dan serangan terornya? Bila sahabat Blog I-I memperhatikan pola propaganda ISIS, maka dalam seluruh isinya mengandung alasan yang menurut ISIS dapat dipertanggungjawabkan baik secara logika maupun Syariah model ISIS. Hal itu termasuk kepada target-target serangan ISIS, sehingga untuk melakukan analisa tentang kemungkinan serangan ISIS dapat merujuk kepada pola-pola propaganda yang dikeluarkan langsung oleh ISIS. Tentang kemungkinan dilakukannya intersep terhadap komunikasi ISIS, hal itu mungkin saja terjadi karena penguasaaan teknologi komunikasi dan informasi oleh Barat. Namun setiap serangan teror diawali oleh niat dan strategi serta tujuan yang ingin dicapai. Dalam kategori niat, sejalan dengan analisa Blog I-I sejak awal tahun 2015, bahwa negara-negara Barat termasuk Rusia, kemudian juga China dan Jepang berada dalam wilayah target ISIS. Hanya saja intensitas keterlibatan negara-negara tersebut dalam memusuhi ISIS yang akan meningkatkan level ancaman. Misalnya China dan Jepang yang relatif tidak terlalu aktif levelnya ancamannya berada dibawah negara-negara Barat yang berkepentingan secara langsung terhadap konflik di Suriah dan Irak.

Dari sedikit ketelitian dalam membaca propaganda ISIS tersebut, Blog I-I berkeyakinan bahwa serangan-serangan ISIS termasuk oleh afiliasi dan lone-wolf yang terpengaruh akan berpola sbb:

Target utama adalah tempat keramaian yang tidak memiliki dasar dalam kehidupan sosial umat Islam, seperti tempat-tempat nongkrong atau tempat kegiatan hura-hura atau happy-happy yang merupakan refleksi aktiftas dan aktualitas manusia yang menurut ISIS tidak Islami. Target ini bukan secara khusus kepada red light district atau tempat kemaksiatan, melainkan tempat yang banyak menyedot perhatian manusia seperti musik, olahraga, party/pesta/perayaan. Oleh karena itu, kegiatan akhir tahun dan menyambut tahun baru 2016 harus ekstra ketat pengamanannya. Bagaimana dengan perayaan Natal? Memahami karakter ISIS, maka terbuka untuk menjadi target, khususnya dikaitkan dengan kelompok radikal yang ada di Indonesia entah mengapa memiliki sentimen khusus terhadap kelompok Kristiani. Beberapa informasi menyebutkan hal ini didorong oleh agresifitas aktifitas Kristenisasi di Indonesia yang menyebabkan kelompok mandiri atau lone-wolf bahkan secara sengaja menargetkan gereja. Hal ini bukan untuk menyebarluaskan ketakutan, melainkan sebagai peringatan untuk peningkatan kewaspadaan karena propaganda resmi ISIS menyuruh pada teror di masing-masing negara khususnya dimana terdapat orang Barat/Bule dengan segala macam bentuk serangan sesuai dengan kemampuan.
Seruan ISIS agar dilakukan serangan terhadap orang Barat secara otomatis dapat diterjemahkan sebagai ancaman kepada Kedutaan Besar baik gedungnya maupun diplomat dan staf bekereja di Kedubes negara-negara Barat di Jakarta. Sebagai bagian dari Pengamanan Obyek Vital, perlu kiranya dilakukan peningkatan deteksi terhadap gerakan kelompok-kelompok radikal yang menyasar kepada Kedubes Asing di Jakarta. Selain itu, juga hotel-hotel dan tempat-tempat keramaian seperti restoran, cafe, dan tempat hiburan baik night club maupun sekedar tempat kumpul yang menjadi simbol Barat baik dari sisi nama Brand atau Merk-nya ataupun dari tampilannya dan keberadaan orang-orang Barat dan orang Indonesia yang keBarat-Baratan. Dengan kata lain, target ISIS masih tidak jauh berbeda dengan target Al Qaida atau bahkan dengan kelompok teror tradisional asli Indonesia yang berakar dari Darul Islam dan Negara Islam Indonesia.
Pembalasan merupakan salah satu pola yang cukup kelihatan, dimana sejumlah serangan teror yang terjadi dinyatakan sebagai bentuk pembalasan. Selama Indonesia tidak terlibat langsung dalam serangan militer terhadap ISIS, maka musuh Indonesia hanya orang-orang Indonesia yang terhasut dan terekrut oleh ISIS sehingga bergabung dengan ISIS baik yang ikut langsung berperang di Suriah/Irak maupun yang masih di Indonesia dan mendakwahkan faham radikal ISIS. Bagi mereka, Indonesia adalah negara kafir yang sah secara hukum agama untuk diperangi sehingga target terhadap Indonesia tidak terbatas pada simbol-simbol negara, melainkan apa saja yang dapat menghebohkan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya tarik rekrutmen ISIS di Indonesia. Kelompok Santoso misalnya yang saat ini semakin terpojok di pedalaman hutan di Poso jelas telah mengangkat senjata meneror masyarakat dan memerangi pemerintah. Apabila kelompok Santoso tersebut tetap dibiarkan diulur-ulur penyergapannya, maka diperkirakan peningkatan rekrutmen teroris baru yang mengatasnamakan kelompok Santosos atau Mujahidin Indonesia Timur akan terus berkembang. Semakin lama tidak segera ditangkap dan diadili, maka semakin banyak dan lama proses rekrutmen berlangsung.
Niat tanpa kemampuan melakukan aksi teror sulit untuk dideteksi. Posisi ancaman teror di Indonesia saat ini cukup rendah dari sisi kapabilitas para teroris. Namun seiring dengan bebasnya sejumlah narapidana terorisme, masih suburnya faham radikal di masyarakat, serta dinamika terorisme di dunia, maka tidak tertutup kemungkinan serangan teror dapat terjadi di Indonesia. Apalagi anggaran intelijen yang kecil semakin memperlemah deteksi dini dan cegah dini, kemudian Densus 88 banyak dipojokkan oleh aktivis HAM karena sejumlah kekeliruan prosedur seperti penembakan atau aksi brutal. Selama ISIS masih berdiri dan menyebarkan faham radikal, maka seyogyanya Pemerintah Indonesia meningkatkan personil dan kinerja lembaga dan aparat yang khusus menangani terorisme seperti Polisi, Densus, BIN, dan BNPT. Kemungkinan besar, kelompok-kelompok radikal di tanah air yang meperhatikan melemahnya aparatur keamanan Indonesia tersebut mengambil kesempatan dengat nekat melakukan aksi teror. Sekecil apapun aksi teror, bila sudah meledak tetap menjadi keteledoran aparat keamanan. Merujuk pada pola propaganda ISIS, terinspirasi oleh serangan teror Paris dan seruan dari Juru Bicara ISIS Abu Mohammad al-Adnani, maka pada akhir tahun ini tempat-tempat yang perlu mendapatkan perhatian khusus aparat keamanan adalah tempat keramaian seperti mall dimana hiasan-hiasan natal dan tahun baru banyak ditampilkan. Selain itu, juga perhatian khusus perlu diberikan sekiranya ada acara khusus yang menciptakan kerumunan manusia. Sedangkan untuk gereja-gereja, pengamanan secara standar seperti tahun-tahun lalu harus tetap dilakukan sebagai tindakan preventif.
Untuk lokasi serangan di Indonesia, Jakarta dan Bali tetap menjadi primadona serangan karena tujuan dari suatu teror adalah efek pemberitaan yang menyebarluaskan ketakutan di masyarakat. Meskipun demikian, kota-kota lain juga perlu memperhatikan sejumlah elemen sebagaimana disebutkan diatas tentang tempat keramaian. Hal-hal yang secara rutin harus diawasi adalah penjualan bahan-bahan kimia yang dapat dijadikan pelengkap bahan peledak. Selain yang khusus untuk bahan peledak, modifikasi bahan kimia atau penggunaan bahan-bahan mudah terbakar dalam jumlah besar kemungkinan menjadi pilihan karena akses terhadap bahan peledak kelas militer semakin sulit. Razia kepemilikan senjata api oleh Polisi khususnya Polda Metro Jaya sudah sangat baik dan waktunya tepat, karena selain kerawanan kejahatan bersenjata juga rawan diakses oleh mereka yang ingin melakukan aksi teror. Kemungkinan penggunaan senjata rakitan sebagaimana sering beredar berupa kanibalisasi senjata-senjata bekas TNI yang rusak juga perlu ditingkatkan pengawasannya.

Apa yang Blog I-I sajikan diatas adalah analisa dan bukan hasil intersep komunikasi ISIS, sehingga harus dibaca secara hati-hati dan diterjemahkan dalam konteks masing-masing wilayah di Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang baik hati dan berjiwa ksatria bela negara serta beriman kepada Tuhan, janganlah takut untuk melaporkan kepada aparat keamanan setiap gerakan yang mencurigakan di sekeliling anda. Bila anda tidak peduli dengan keamanan lingkungan, bisa jadi yang akan menjadi korban teror adalah anggota keluarga anda dan pelakunya ternyata berada di lingkungan anda. Marilah kita bersama-sama seluruh elemen bangsa dan negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dari upaya rekrutmen ISIS, dari penyesatan dakwah ISIS, dan dari manipulasi berita-berita terkait ISIS baik yang dilakukan oleh ISIS maupun yang dilakukan oleh pencipta ISIS, maupun oleh mereka yang kurang mengerti tentang ISIS yang sesungguhnya.

Sekian dan semoga bermanfaat.

Salam Intelijen

Terlepas apakah suatu negara demokratis atau tidak, otoritas dan peranan elit politik dalam hal ini Presiden atau Perdana Menteri (PM) cenderung untuk dominan dalam memformulasikan politik luar negeri suatu negara. Sebagai pemimpin pemerintah (eksekutif) yang tertinggi, Presiden atau Perdana Menteri dapat saja menegasikan peranan lembaga lain dan partisipasi publik termasuk mengatur semaunya dalam manajemen hubungan luar negeri Indonesia. Pimpinan eksekutif sebagai pilihan rakyat di negara yang demokratis bahkan sah-sah saja untuk mengklaim dirinya sebagai pusat dari kebijakan luar negeri. Sementara posisi legislatif atau parlemen, aspirasi publik, akademisi cenderung mudah dimarjinalkan manakala sikap kritis dalam isu luar negeri dan pengelolaan negara kurang diperhatikan oleh mereka yang tidak berada di lingkaran Presiden/PM.

Artikel ini merupakan respon awal terhadap tugas tambahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada sejumlah Menteri dalam hubungan luar negeri Indonesia (baca: Jokowi tugaskan Menteri-menteri sebagai penghubung antar negara atau Jokowi Beri Tugas ke Menteri Jadi Penghubung dengan Negara Sahabat, Cegah Calo?) Seandainya ada penjelasan yang lebih lengkap tentang mengapa hal tersebut ditempuh Presiden Jokowi, maka relevansi artikel ini mungkin akan berubah.

Masalah ini mungkin kurang penting bila kita melihatnya sebagai orang Indonesia yang kurang peduli atau tidak mau ambil pusing terhadap pengelolaan hubungan luar negeri Negara tercinta Republik Indonesia. Belum selesai persoalan penggunaan jasa lembaga lobby yang tidak transparan seperti dalam artikel Antara Michael Buehler, Derwin Pereira, dan Luhut Panjaitan, sekarang Presiden Jokowi menempuh suatu kebijakan dalam pengelolaan hubungan antar negara dengan menunjuk sejumlah Menteri untuk menjadi penghubung dengan negara tertentu sebagai penanggung jawab, khususnya jika ada masalah tertentu dan juga tersirat untuk mencegah perantara atau calo.

Apakah secara logika keputusan tersebut dapat saja diterima dengan argumentasi bahwa keberadaan Menteri tertentu untuk negara tertentu akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi permainan perantara? Apakah secara ilmu manajemen hal itu lebih efisien dan efektif? Apakah secara kewajaran hubungan antar negara hal itu dapat diterima negara atau kawasan yang ditentukan? Apakah secara kemampuan Menteri-Menteri yang mendapatkan tambahan tanggung jawab memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melaksanakan kerjaan dan tanggung jawab tambahan tersebut?

Seandainya Blog I-I menjadi penasihat Presiden, maka Blog I-I akan menjadi pihak yang paling pertama menyampaikan analisa bahwa keputusan tersebut teramat sangat blunder dari berbagai sisi sehingga harus dihindari. Entah siapa yang ingin menjerumuskan Presiden Jokowi dengan keputusan aneh tersebut, dapat diperkirakan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Jokowi tidak terpilih lagi dalam Pemilu 2019 atau jatuh di tengah jalan.

Isu Luar Negeri merupakan salah satu kelemahan Presiden Jokowi yang terbesar, sehingga sangat mudah untuk menggiring Presiden pada ide-ide yang tidak wajar atau akan mengundang kontroversi atau kekacauan pengelolaan/manajemen dan eksekusi politik luar negeri Indonesia. Sejak era sebelum konsep negara bangsa dikenal-pun sudah ada penanggungjawab hubungan antar negara/kerajaan yang biasanya langsung dipundak sang Raja atau Perdana Menteri dan didelegasikan kepada kepercayaannya yang ahli dalam masalah hubungan antar negara yang saat ini kita kenal sebagai Menteri Luar Negeri, State Secretary atau Foreign Secretary. Posisi Menteri Luar Negeri adalah sangat strategis karena terkait dengan salah satu elemen definisi negara yaitu kedaulatan dalam konteks pengakuan internasional. Itulah sebabnya dalam kebanyakan konstitusi negara jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat dan atau berhalangan dalam waktu bersamaan maka Menlu, Mendagri, dan Menteri Pertahanan menjadi pelaksana tugas Presiden bersama-sama. Perhatikan UUD 1945 Pasal 8 ayat 3 Perubahan ke-IV 10 Agustus 2002 yang berbunyi:

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi berakhir masa jabatannya.

Sehingga pemahaman tentang posisi Menko di Indonesia sudah salah kaprah seolah-olah menjadi yang paling tinggi atau terdekat dengan Presiden dan merasa membawahi Menteri-Menteri lain. Secara hirarkis dalam wewenang sesuai UUD, setelah Presiden dan Wakil Presiden, maka wewenang tertinggi berada ditangan Menlu, Mendagri dan Menteri Pertahanan karena ketiga Menteri tersebutlah yang memiliki wewenang sebagai pelaksana tugas Presiden/Wapres manakala keduanya secara bersamaan tidak dapat melakasanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945.

Meskipun Presiden dan kabinetnya sah-sah saja dalam mengatasnamakan negara untuk melakukan hubungan antar negara, namun Menteri Luar Negeri adalah satu-satunya Menteri yang secara rutin dan khusus memikul seluruh aspek hubungan luar negeri suatu negara, serta sudah menjadi kelaziman dalam hubungan internasional. Sementara menteri-menteri teknis ikut serta dalam kegiatan hubungan antar negara manakala dibutuhkan karena adanya kesepakatan atau perjanjian yang bersifat teknis.

Keputusan Presiden Jokowi terkait hubungan antar negara mungkin tidak banyak menarik perhatian masyarakat atau politisi Indonesia. Namun di dunia internasional bukan saja sangat membingungkan, melainkan juga mempermalukan Menlu RI dan seluruh jajaran Kemenlu RI. Pertanyaan paling mendasar bagi diplomat asing adalah who is really in charge?

Presiden punya hak untuk memerintahkan menterinya melaksanakan tugas khusus atau tertentu, tetapi ketika tugas khusus itu berada dalam tanggung jawab salah satu kementerian sesuai dengan UUD 1945 dan UU, maka hal itu akan membingungkan dalam pelaksanaannya. Situasi yang kurang solid dalam Pemerintahan Jokowi harus segera diakhiri agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik, utamanya adalah penelitian ulang terhadap profesionalisme dari orang-orang yang memberikan masukan kepada Presiden. Kepada sahabat yang aktif di Intelijen, pertajamlah analisa politik nasional Indonesia dan sampaikan peringatan-peringatan dini kepada Presiden sebelum terlambat.

Kepada para pendukung Presiden Jokowi, mohon kiranya pesan terbuka ini dapat disampaikan kepada Presiden dan periksalah siapa yang berusaha menjerumuskan Presiden tersebut. Kepada para pihak yang tidak suka dengan Jokowi, mohon artikel ini jangan dimanfaatkan untuk menciptakan kegaduhan politik yang baru.

Salam Intelijen
SW

Sebagian komunitas Blog I-I menyampaikan pertanyaan dan permintaan klarifikasi apakah Blog I-I ada dibalik peningkatan pengamanan akhir tahun, khususnya perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Kemudian pertanyaan lainnya adalah mengenai penolakan Indonesia untuk berpartisipasi dalam Koalisi Pasukan Negara Muslim memerangi ISIS. Benar bahwa artikel Kewaspadaan Serangan ISIS ke Indonesia telah mempengaruhi seluruh analis komunitas intelijen resmi Indonesia, namun tidak benar bahwa apabila BIN, Polri, dan TNI meningkatkan kesiagaannya karena anjuran Blog I-I.
Perlu sahabat Blog I-I ketahui bahwa kinerja BIN, Polri, dan TNI dalam memberikan rasa aman kepada bangsa Indonesia dapat dikatakan sudah baik dengan berbagai operasi yang belakangan ini tampak secara efektif berhasil mencegah sejumlah rencana teror [sebagian besar belum menjadi konsumsi publik], dan juga sejumlah penangkapan oleh Polisi. Analisa Blog I-I dalam artikel Kewaspadaan Serangan ISIS ke Indonesia hanya merupakan kisi-kisi atau pedoman, namun bukti-bukti dan pengungkapan jaringan teror adalah hasil kerja keras BIN dan Polisi.

Meskipun sampai dengan hari ini sudah terungkap beberapa rencana teror yang berhasil digagalkan, namun Blog I-I menghimbau agar pengamatan/monitoring terhadap gerakan kelompok-kelompok yang potensial melakukan aksi teror semakin ditingkatkan lagi. Kepada seluruh jaringan Blog I-I di Indonesia diharapkan juga untuk mendorong masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada aparat setempat baik Polisi maupun Kominda sekiranya mendeteksi adanya kejanggalan perilaku warganya. Diperkirakan potensi untuk terjadinya serangan teror antara tanggal 24 Desember 2015 sampai 1 Januari 2016 masih cukup tinggi, sehingga untuk menurunkan tingkat ancaman tersebut langkah BIN dan Polisi sudah sangat tepat yakni siaga satu. Akan semakin baik lagi apabila pada waktu-waktu pada tertentu diakhir tahun ini TNI juga dalam keadaan siap untuk langsung memberikan back-up sekiranya terjadi kecolongan serangan teror.

Dengan adanya operasi yang cukup masif dari Polisi dan BIN, potensi serangan teror akan beradaptasi kepada sasaran yang relatif "lemah" pengamanannya. Keterbatasan jumlah personil dan anggaran tentunya menyebabkan Polisi dan BIN tidak akan sanggup mengerahkan seluruh anggotanya ke setiap sudut lokasi yang berpotensi diserang, sehingga peranan satuan pengamanan (satpam), sistem keamanan warga, dan berbagai inisiatif sukarela dari ormas maupun kelompok masyarakat dapat semakin menekan tingkat ancaman, atau bahkan mampu mencegah eksekusi aksi teror. Seiring dengan berbagai upaya pengamanan tersebut, tentunya sebagai bangsa yang beragama janganlah lupa untuk berdoa untuk keamanan, kedamaian dan kesejahteraan nusantara.

Mengenai penolakan Indonesia dalam Koalisi Pasukan Negara-Negara Muslim memerangi ISIS, benar Blog I-I pernah menyampaikan bahwa ancaman ISIS terhadap Indonesia relatif rendah karena Indonesia tidak terlibat langsung dalam serangan militer terhadap ISIS, namun hal ini bukan cerminan "ketakutan" Indonesia untuk tidak berpartisipasi aktif dalam memerangi ISIS. Alasan bebas-aktif yang dikemukakan oleh Kemenlu RI cukup masuk akal secara normatif sesuai landasan politik luar negeri Indonesia yang tidak mau didikte oleh Arab Saudi. Selain itu, Kemenlu RI juga mengungkapkan alasan bahwa Indonesia hanya berpartisipasi dibawah bendera PBB. Sebuah posisi yang cukup strategis dalam politik luar negeri "cari aman" sesuai karakter kebanyakan elit politik Indonesia.

Politik Luar Negeri "Cari Aman" tersebut bukan sebuah sindiran, tetapi sebuah kondisi obyektif karakter elit politik Indonesia yang telah melakukan kalkulasi berdasarkan kepada berbagai pertimbangan antara lain:

Prinsip Bebas dan Aktif, artinya Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan asing dalam menentukan sikapnya. Keikutsertaan Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam koalisi Islam memerangi ISIS, namun karena "prinsip yang kaku" dengan berpusat kepada PBB menyebabkan Indonesia menjadi negara yang tidak mengenal aliansi militer, yang dikenal hanya kerjasama dan latihan bersama. Hal ini akan diingat oleh 34 negara Islam yang bergabung dalam koalisi tersebut. Dua negara berpenduduk Islam yang besar yakni Indonesia dan Iran tidak bergabung karena kondisi obyektif yang berbeda. Iran yang memiliki kepentingan geopolitik dan berpihak kepada rejim Assad di Suriah secara politis menyatakan ingin bergabung namun "tidak dapat" terwujud karena fakta obyektif faktor geopolitik tersebut, termasuk dalam konflik di Lebanon, Yaman dan masalah kelompok Hezbollah. Sebenarnya Iran sudah tahu akan ditolak/dihambat untuk bergabung, namun perlu mengeluarkan retorika politik ingin bergabung.
Dengan menolak masuk dalam Koalisi Islam memerangi ISIS tersebut, Indonesia juga terhindar dari konflik langsung dengan ISIS dan simpatisannya, sehingga secara teori potensi serangan balas dendam kepada Indonesia melalui jaringan internasional ISIS juga dapat dikatakan rendah bila dibandingkan dengan negara-negara yang bergabung dalam koalisi tersebut.
Dengan menghindari koalisi Islam memerangi ISIS, Indonesia juga memberikan nafas lega kepada kaum Shiah Indonesia dan juga Iran karena koalisi Islam tersebut menjadi sedikit cacat tanpa Indonesia. Kekhawatiran Indonesia terhadap koalisi pimpinan Arab Saudi juga berangkat dari kasus konflik perang saudara Sunni-Shiah di Yaman, dimana Indonesia sebagai negara demokrasi harus mengayomi seluruh golongan termasuk kaum Shiah.
Indonesia juga beralasan punya cara sendiri dalam memerangi terorisme dan tidak dengan cara militer, melainkan dengan cara pendidikan, dakwah, meningkatkan perekonomian serta keadilan sebagai mana disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla.
Dalam teori militer, alasan-alasan Indonesia tersebut jelas jauh dari apa yang disebut sebagai center of gravity, namun dengan bertahan pada definisi aktif ikutserta menjaga ketertiban dunia hanya dalam payung PBB yang saat ini robek di sana-sini juga membatasi peran serta Indonesia, khususnya ketika secara faktual terjadi konflik diantara negara-negara besar pemegang veto. Dalam kasus ISIS terjadi polarisasi kubu AS yang anti rejim Assad dan kubu Rusia yang pro rejim Assad. Indonesia sesuai dengan sejarah sikapnya yang non-blok, kemudian berpikir lebih baik tidak ikut-ikutan.

Tidak ada soal benar salah dalam kebijakan penolakan Indonesia bergabung dengan koalisi Islam memerangi ISIS. Apa yang kemudian harus diperhatikan adalah konsekuensi lanjutan di masa mendatang. Sebenarnya banyak manfaat yang dapat diambil oleh militer Indonesia bila ikut bergabung dengan koalisi Islam memerangi ISIS, khususnya akses pada informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Suriah dan Irak. Paska penolakan Indonesia tersebut, dapat dipastikan bahwa akses Kemenlu RI dengan para diplomatnya dapat dikatakan tertutup terhadap dinamika operasi militer dan rahasia-rahasia kalkulasi geopolitik yang terjadi dalam konflik di Suriah. Kepentingan Indonesia dalam koalisis tersebut sebenarnya cukup strategis dalam menimbang kekuatan dan arah dinamika operasi yang akan dikembangkan, apa sungguh-sungguh menyasar kepada ISIS semata ataukah lanjut kepada rejim Assad yang kemudian akan berpuncak pada konflik besar.

Kita boleh saja berpikir masalah di Suriah dan Irak jauh dari Indonesia, namun jangan lupa bahwa Indonesia memiliki kepentingan dengan negara-negara Islam dan Arab. Kekecewaan Arab Saudi, Yordania, dll dapat saja menyulitkan Indonesia ketika Indonesia memerlukan dukungan negara-negara Islam.

Lebih dari itu, Indonesia jelas tampak soft dalam menyikapi ISIS dan ini telah menjadi pokok diskusi kelompok-kelompok radikal di dalam negeri yang menterjemahkannya sebagai "kesempatan" untuk dapat berkembang menjadi besar. Dengan penerapan demokrasi dan HAM yang tinggi, peranan TNI dalam operasi di luar perang bahkan masih gamang. Contohnya operasi menumpas gerombolan Santoso di Poso hingga saat ini masih tidak jelas, bahkan korban di pihak aparat sudah berjatuhan. Bandingkan dengan tentara Perancis yang aktif ikut serta dalam mendukung operasi keamanan paska Bom Paris bulan November lalu.

Semoga bermanfaat,

Salam Intelijen

Di hari perayaan Natal serta sebelumnya Maulid Nabi Muhammad SAW, komunitas Blog I-I menyampaikan ucapan selamat merayakan kepada sahabat Blog I-I yang merayakannya. Sungguh sayang karena liburan akhir tahun 2015 dan menjelang tahun baru 2016 ini, bangsa Indonesia dibayang-bayangi oleh ancaman terorisme. Sungguh juga sangat disayangkan bahwa negara tetangga Australia juga menambahkan bobot ancaman tersebut dengan gosip ISIS incar Indonesia. Sebuah gosip tidak bermutu yang telah dipahami dengan baik oleh aparat keamanan Indonesia. Mohon maaf sebelumnya bila suasana liburan ini kurang tepat diisi dengan artikel tentang terorisme ini. Namun karena panggilan hati nurani dan informasi dari beberapa pihak di Kepolisian dan komunitas Intelijen yang berhati tulus, maka terpaksa artikel ini dituliskan.

Sungguh terang benderang bahwa untuk melumpuhkan gerombolan Santoso di hutan di Poso sebenarnya dapat dilakukan dengan cepat melalui pengerahan pasukan TNI bekerjasama dengan Polri. Saat ini konon kabarnya 1300 aparat Polisi yang sedang mengejar sekitar 40 orang pengikut Santoso dan korban di pihak Polri telah berjatuhan. Ada apa sebenarnya? Apakah aparat keamanan Indonesia tidak becus? atauhkan sengaja mengulur-ulur waktu demi sokongan dana operasi anti terorisme atau dengan kata lain membisniskan terorisme seperti dalam kasus bisnis separatisme? Pernyataan ini memang bernada tuduhan, namun hakikatnya bukan demikian melainkan sebuah introspeksi agar kejujuran dalam melindungi rakyat dan bangsa Indonesia sungguh-sungguh dilaksanakan.

Sekali lagi dengan perbandingan Perancis paska Bom Paris, seluruh elemen aparat keamanan Intelijen, Polisi, dan Tentara turun tangan dan segera sejumlah jaringan terungkap, tertangkap, dan terbunuh, dan Paris-pun pulih dan lumayan lebih tenang. Polri telah memburu gerombolan Santoso sejak Oktober 2012 sebagaimana diungkapkan mantan Kepala BNPT Ansyaad Mbai. tiga tahun lebih belum juga beres, entah sudah berapa rupiah uang pajak rakyat dihabiskan untuk operasi-operasi setengah hati tersebut. Operasi menangkap dan membunuh Osama Bin Laden yang dilakukan oleh AS dan sekutunya memang juga terjadi bertahun-tahun, namun hal itu terjadi karena perimeter lokasi persembunyian Osama Bin Laden yang sangat luas. Sementara perimeter lokasi persembunyian Santoso sepertinya jauh lebih sempit dan muncul pertanyaan bagaimana gerombolan Santoso dapat memperoleh dukungan survival logistik selama tiga tahun di hutan? Benar bahwa hutan-hutan di Indonesia kaya dengan flora fauna yang dapat dimakan dan air juga mudah diperoleh, tetapi konyolnya akses kepada listrik minimal untuk charging kamera atau handphone untuk merekam video ancaman Santoso jelas berarti mengakses pedesaan dengan listrik yang terdekat dengan hutan, apakah 1300 apkam tersebut tidak mampu mengendus penyusupan anggota Santoso tersebut?

Ketika TNI AD melakukan latihan tempur di hutan-hutan di Poso, pada sekitar April 2015 TNI AD menyatakan bahwa gerombolan Santoso sudah tidak berada di hutan-hutan Poso, melainkan diperkirakanbersembunyi di hutan-hutan sekitar kabupaten Parigi Moutong. Delapan bulan kemudian pada bulan Desember ini masih belum ada titik terang penangkapan gerombolan Santoso. Hal ini jelas tidak masuk akal dan operasi Polri sangat tidak efektif. Berbeda dengan kasus pengejaran tersangka teroris Dr. Azhari dan Noordin M. Top dahulu yang dikejar-kejar, dinamika pergerakannya lebih sulit karena berada di tengah-tengah masyarakat. Noordin M. Top misalnya baru setelah sekitar 4 tahun pengejaran intensif (2005-2009) akhirnya terbunuh dalam operasi keamanan Densus 88. Lama sekali ya? Iya karena sulit katanya?

Situasi terorisme saat ini sudah kembali mirip dengan periode 1970-80an dimana kelompok teroris eks Darul Islam seluruhnya telah terpetakan oleh intelijen dan keamanan, namun sengaja dipelihara untuk isu politik atau pengalihan perhatian publik. Apakah apkam saat ini kembali membisniskan terorisme ataukah profesionalismenya sangat rendah sehingga serangan demi serangan dapat terjadi di Indonesia sulit untuk dipastikan. Blog I-I hanya ingin menghimbau agar dana yang sangat besar dibiayai dari pajak rakyat dapat segera memberikan rasa tenang. Tanpa terorisme, apkam tidak akan memperoleh dana yang besar. Mohon maaf sekiranya ada yang tersinggung, tetapi perhatikan bahaya dari mengulur-ulur pemberantasan terorisme dimana bisa jadi serangan bom akan terjadi lagi dan memakan korban yang lebih banyak hanya karena bisnis anggaran terorisme yang menggiurkan.

Peringatan dari Australia, diperkirakan berdasarkan pada asumsi kurang seriusnya apkam Indonesia dalam mengambil langkah-langkah strategis pencegahan jangka panjang sehingga perlu "tekanan" adanya ancaman ISIS yang mengincar Indonesia. Tetapi Australia seperti menggonggong pada pohon yang salah karena apkam khususnya Polisi justru senang mendengar ancaman tersebut, sebagaimana respon Kapolri bahwa Polri siap menghancurkan berbagai aksi teror di tanah air. Silahkan bermain-main dengan api seperti ancaman kepada petinggi Polri, rakyat Indonesia adalah rakyat yang religius, klenik dan penuh dendam, terlebih bila dibohongi terus-menerus. Menggunakan uang pajak untuk penyelenggaraan keamanan negara dari ancaman terorisme sesuai dengan hak negara memonopoli penggunaan senjata untuk keamanan rakyat adalah sah-sah saja. Tetapi sedikit saja tersimpan niatan untuk bermalas-malas dan mengulur-ulur waktu operasi, walaupun tampak bukan sebagai tindak kejahatan korupsi, namun hakikatnya sangat mirip dengan korupsi yakni korupsi kejujuran, kesungguhan dan profesionalisme. Apabila hal ini tidak segera diperbaiki, Blog I-I berani memperkirakan bahwa apkam Indonesia akan kembali kecolongan.

Semoga apa yang Blog I-I tuliskan ini tidak benar adanya.

Salam Intelijen
SW

Sejak peringatan serangan teroris akhir tahun dan awal tahun dalam artikel Laporan Intelijen, Kewaspadaan Serangan ISIS, Rencana Serangan Teror, dan terakhir Bisnis Terorisme, sudah cukup jelas tergambar dan Blog I-I sudah meramalkan akan terjadinya kecolongan seperti yang baru saja terjadi yakni Bom Sarinah bila tidak ada perbaikan dalam sistem nasional penanganan terorisme, maka apalagi yang dapat diharapkan dari analisa Blog I-I?

Mungkin beberapa catatan penting dari peringatan-peringatan Blog I-I yang dapat diingat kembali sbg berikut:

Target utama tempat keramaian dengan simbol asing/Barat/Amerika.
Motif balas dendam kepada aparat keamanan, khususnya Polisi.
Anggaran Intelijen menurun tajam yang berdampak luas kepada efektifitas kerja jaringan agen di kalangan teroris.
Densus 88 dipropagandakan negatif ketika ada "masalah" prosedural polisionil/penegakkan hukum dgn "kekerasan".
Militer tidak segera diturunkan dalam menumpas gerombolan Santoso.
Teknik serangan teror meningkat seiring dengan akses kepada senjata.
Rekrutmen orang-orang baru akan terus terjadi bila yang kelompok yang utama seperti gerombolan Santoso tidak segera ditumpas.
~~Pemerintah hanya celometan dan pencitraan belaka dengan wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang tidak jadi-jadi.~~ Apabila serius, segera bentuk Dewan Keamanan Nasional tanpa tujuan bagi-bagi jabatan kepada Jenderal pengangguran, tetapi bentuk dalam bentuk koordinasi fungsionil operasi (bukan koordinasi ngobrol dalam rapat) dari seluruh aparat keamanan Polisi, BIN, TNI, Kejaksaan, Imigrasi, Kemendagri, Kemenlu, BNPT, dll yang dianggap perlu dengan tujuan sinkronisasi seluruh operasi keamanan. Serta perlu dibentuk gugus tugas anti teror nasional yang bersifat lintas sektoral khususnya lembaga operasional yakni Polisi, BIN, dan TNI dengan wewenang penangkapan tetap ditangan polisi. Model Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) sebenarnya efektif, hanya saja dalam konteks demokrasi perlu pengawasan dari DPR untuk menghindari politisasi dan khusus dalam rangka penanganan ancaman serius seperti terorisme dan separatisme.

Peringatan baru: rekrutmen anggota baru teroris juga memanfaatkan organisasi-organisasi aliran "sesat" yang marak dan banyak melakukan penipuan. Kelompok teroris melakukan penyusupan dengan target merekrut para anggota aliran "sesat". Menurut catatan BAKIN era Orde Baru ketika saya masih aktif, tercatat ada ribuan kelompok aliran yang merupakan sempalan dari keyakinan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, diantaranya positif menghalalkan kekerasan. Entahlah BIN era reformasi, lembaga-lembaga khusus dalam era BAKIN dihapuskan dan mungkin catatannya hilang, sehingga monitoring terhadap aliran-aliran di Indonesia menjadi sangat lemah.

Sekian, semoga bermanfaat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update Catatan: Benar bahwa BIN dan Polri sudah tahu tentang adanya tanda-tanda akan ada serangan teror, dan info ini bukan dari Kedutaan Besar Amerika, tetapi jaringan intelijen BIN dan Polri. Tentang catatan kecolongan dari Blog I-I, bukan suatu tuduhan melainkan fakta telah terjadi ledakan dan serangan bersenjata yang memakan korban jiwa. Seperti juga kejadian Bom Paris tahun lalu dan berbagai serangan teror di dunia, ketika telah terjadi suatu serangan teror maka yang harus dilakukan adalah pengungkapan, pengejaran, dan penangkapan. Masalah besar aparat keamanan Indonesia adalah tidak bersatu padu dalam operasi penumpasan gerombolan teroris! Hentikan jalan sendiri-sendiri, satukan unit-unit terbaik anti teror dari BIN, Polri dan TNI dalam satu operasi terpadu yang kuat bersama-sama dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia yang cinta damai. Kata kunci sementara ini: Tumpas Gerombolan Santoso secepat mungkin!

Update Peringatan: Dalam kerumunan ketika Abu Bakar Baasyir mengajukan peninjauan kembali kasusnya dua hari lalu (12/01/2016), beredar perintah serangan teror. Belum terkonfirmasi atas komando siapa, perhatikan baik-baik bahwa kepemimpinan operasional kelompok teroris di pulau Jawa sudah bermetamorfosa dalam format baru ditambah sejumlah teroris yang baru dibebaskan dan yang pulang dari wilayah Suriah dan Irak. Selamat berjuang BIN, Polri, dan TNI dalam melindungi rakyat Indonesia.

Update peringatan target: Kedutaan Besar Asing, seluruh Lembaga Pendidikan aparat keamanan, Hotel, dan Moda Transportasi. Rencana serangan sepanjang tahun 2016 harus tereksekusi. Kepada sahabat-sahabat Polisi yang bertugas untuk PAM ObVit agar meningkatkan kewaspadaan dan dihimbau untuk waspada dan memodifikasi metode PAM baik dengan pakaian preman, perlengkapan persenjataan, antisipasi serangan, serta memperluas jaringan dengan lingkungan sekitar untuk awasi gerak-gerik mencurigakan di sekitar lokasi ObVit.
Bila jaringan Bom Sarinah tidak segera terungkap dalam 1 Minggu, serangan susulan akan dilakukan pada February 2016 berdekatan dengan momentum Valentine atau Tahun Baru China. Waktu dapat bergeser sesuai kondisi. Semoga Polri, BIN, dan TNI segera melaksanakan operasi besar-besaran untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya.

Update tentang dalang pelaku Bom Sarinah:

Belakangan beredar dengan sangat deras informasi bahwa Amerika Serikat merupakan dalang teror Sarinah dengan alasan masalah Freeport, divestasi, perpanjangan kontrak, pembangunan smelter dll. Hal ini dihembuskan oleh petualang politik nasional Indonesia sendiri untuk memperkeruh keadaan keamanan nasional Indonesia. Namun untuk lebih adilnya, mari kita awasi bagaimana Pemerintah mengelola masalah Freeport tersebut. Indonesia harus mampu berdiri tegak membela kepentingan hajat hidup rakyat Indonesia, menegakkan peraturan dan tidak didikte oleh Freeport. Apabila Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM dan pihak-pihak terkait khususnya sikap akhir Presiden Jokowi bertekuk lutut dibawah pengaruh Freeport, maka hanya ada satu kata: LAWAN! Diramalkan pada hari ini oleh Blog I-I, Rejim Jokowi akan membayar mahal kerusakan Indonesia Raya dari kasus Freeport!
Analisa yang lebih mendekati kebenaran tentang dalang serangan Sarinah adalah bahwa dari pelaku yang sedang dan telah diidentifikasi, terdapat hubungan dengan kelompok lama yang pernah ditangkap, kelompok yang saat ini juga telah bergabung dengan ISIS dan sebagian telah kembali ke Indonesia. Pernyataan Kapolda Tito Karnavian perlu kita perhatikan bersama, khususnya dengan peranan dan kepemimpinan Bachrum Naim. Tentang Khatibah Nusantara fokusnya adalah Indonesia, sekali lagi sangat erat dengan kelompok-kelompok lama di Indonesia dan lemah keterkaitannya dengan kelompok di negara-negara ASEAN lainnya seperti di Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand (selatan). Perlu kami garis bawahi sekali lagi bahwa Khatibah Nusantara fokus di Indonesia.

Selamat bekerja keras kepada Polisi, BIN, dan TNI, bersatu ganyang teroris!

Update Pengungkapan, Pengejaran dan Penangkapan jaringan Teror Bom Sarinah/Bom Thamrin:
Selamat kepada Polri, BIN, dan TNI yang mulai menyatukan langkah melumpuhkan seluruh gerakan teroris di tanah air tercinta Indonesia. Peranan Intelijen Polri dan BIN sangat penting dan terbukti bahwa kekeliruan terbesar Pemerintah RI adalah dalam hal kebijakan mengatasi terorisme. Bahwa penyakit kejiwaan para teroris sulit disembuhkan, namun hanya beberapa tahun (5-10 tahun) sudah dibebaskan, akibatnya rakyat dan aparat keamanan yang harus menderita menjadi korban aksi teror. Sebagaimana disampaikan dalam update sebelumnya bahwa jaringan Bom Thamrin adalah jelmaan jaringan lama dan diperkirakan akan terus bermetamorfosa menjadi ancaman yang sangat membahayakan keselamatan rakyat Indonesia. Langkah-langkah penanganan terorisme yang ditempuh oleh Kapolri, Kepala BIN, KaDensus 88, dan berbagai elemen lainnya sangat baik dan patut kita acungi jempol. Diperkirakan Polisi dan BIN akan mampu mencegah terjadinya serangan teror yang telah direncanakan akan dilakukan sepanjang tahun 2016 ini, semoga kita do'akan kerja keras Polri, BIN, dan TNI akan membuahkan hasil ketentraman dan keselamatan kita dari ancaman teroris.

Terus bekerja keras kepada Polisi, BIN, dan TNI, bersatu ganyang teroris!

Belakangan BNPT sedang menyiapkan revisi UU Terorisme, hal ini harus cepat dan lebih baik dari berbagai sisi, khususnya komunitas Blog I-I menyarankan agar UU Terorisme memberikan landasan yang lebih kuat kepada seluruh unsur yang langsung bersinggungan terorisme (Polisi, BIN, BNPT, dan TNI) untuk dapat bekerja lebih efektif dan tepat sasaran.

Seluruh aparat keamanan bersatu padu/bersinergi ganyang teroris!

Beberapa saran dari sahabat Blog I-I yang patut dipertimbangkan:

Burung Hantu menyarankan: perubahan aturan hukum anti terorisme yang lebih keras dan tegas demi kemanusiaan.
Satya Dharma menyarankan: operasi gabungan Polri dan TNI meringkus gerombolan Santoso.
Makayasa menyarankan: Abu Bakar Baasyir dan Aman Abdurrahman dipastikan tidak pernah meninggalkan penjara dan seluruh komunikasinya diawasi.
Tidar Sakti menyarankan: kampanye nasional anti terorisme.
Sanyata Wira menyarankan: penyuluhan nasional pengawasan gerakan teroris, aliran sesat, dan ancaman keamanan lingkungan melalui program kelurahan dan RT/RW.
Sinar Sewakottama menyarankan: tetap tenang, dan beri waktu aparat keamanan bekerja sebaik mungkin.
Bunglon Hitam menyarankan: aplikasi GO-JEK khusus keamanan dan edukasi kewaspadaan indikasi kejahatan di lingkungan kita.
Eka Baladika menyarankan: pengejaran secara rahasia dan hindari banyak bicara kepada wartawan, setelah berhasil baru dipublikasikan. Hal ini karena para teroris juga membaca berita.

Update akan terus menyusul, tingkatkan kewaspadaan anda di lingkungan anda !
Salam Kewaspadaan
SW

Bersama ini Blog I-I ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat Blog I-I bahwa ada pihak-pihak yang menghembuskan kebohongan dalam isu terorisme di Indonesia, termasuk kasus bom Thamrin yg baru terjadi tanggal 14 Januari yang lalu sebagai rekayasa aparat keamanan Indonesia (Polisi, BIN, TNI). Informasi tersebut jelas-jelas fitnah yang keji dan bermaksud jahat melemahkan dukungan rakyat Indonesia kepada aparat keamanan dalam melaksanakan tugas mulia melindungi rakyat dari serangan teroris. Beberapa jaringan Blog I-I bahkan mencium upaya melemparkan fitnah tersebut kepada Blog I-I dengan rujukan artikel Bisnis Terorisme.

Artikel bisnis terorisme tersebut harus dibaca secara hati-hati sebagai kritik membangun agar Polisi, BIN, dan TNI bersatu padu melakukan operasi menghadapi terorisme yang sudah terlalu lama mengganggu ketentraman rakyat Indonesia. Baru-baru ini Blog I-I juga mendapatkan informasi bahwa operasi terpadu tersebut sudah terselenggara dalam melumpuhkan gerombolan Santoso. Operasi semacam itulah yang seharusnya terus digalakkan lebih besar lagi sehingga gerombolan Santoso dapat ditumpas hingga ke akar-akarnya.

Sekitar 7 tahun Indonesia dapat dikatakan aman dari serangan yang teroris yang besar, dan dengan terjadinya bom Thamrin maka eksistensi teroris kembali terasa dalam denyut kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hanya dengan mengefektifkan operasi-operasi keamanan aparat keamanan, maka bangsa Indonesia dapat meniadakan ancaman terorisme. Dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia yang cinta damai dan cinta tanah air dan kemanusiannlah, maka rasa aman dapat terwujud dengan cepat dan dijaga sebaik-baiknya.

Media sosial dan internet mempercepat tersebarnya suatu informasi termasuk yang benar dan yang bohong, hal ini sangat berbahaya bila berita kebohongan tersebut menciptakan rasa curiga sesama elemen bangsa Indonesia. Kebohongan melalui media sosial termasuk melakukan forward berita bohong tersebut seringkali tidak kita rasakan karen hanya memencet beberapa tombol di handphone atau komputer kita dan tersebarlah kepada ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu atau jutaan pemiliki akun lain. Misalnya sebuah twitter dengan follower yang jutaan, disadari atau tidak berita tweet atau retweet-nya akan diterima oleh seluruh followernya, dan bila berita itu bohong adanya maka yang mampu melakukan filter pribadi mungkin hanya beberapa persen, dan selebihnya melalui retweet atau bahkan mengembangkannya, dan bila berulang-ulang, maka terciptalah citra bohong tentang sesuatu. Sangat berbahaya bukan?

Khusus dalam kasus terorisme dan ancaman keamanan lainnya yang serius, langkah serius juga harus ditempuh oleh aparat keamanan untuk memberikan efek jera bermain-main dengan berita bohong melalui media sosial.

Akhir kata Blog I-I menghimbau kepada seluruh sahabat Blog I-I untuk berkontribusi positif kepada pembangunan dan penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat Indonesia.

Salam Intelijen,

Belakangan ini beredar informasi kewaspadaan serangan teror pada bulan Februari 2016. Karena Blog I-I adalah yang pertama kali menyampaikan kepada publik tentang rencana serangan teror pada bulan Februari 2016 (baca Bom Thamrin pada bagian update peringatan target) , maka ada tanggung jawab moral untuk meluruskan dan mengklarifikasi informasi-informasi liar yang berkembang di masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait ancaman serangan teror tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa rencana serangan teror pada bulan Februari 2016 adalah terkait erat dengan "sukses" serangan Bom Thamrin, dimana serangan Bom Thamrin yang meskipun kualitas serangannya rendah dalam hal daya ledak bom adalah uji coba dengan perencanaan yang singkat untuk melihat kesigapan dari aparat keamanan khususnya polisi yang juga menjadi sasaran utama. Pada masa lalu dendam dan kemarahan kelompok teroris diarahkan kepada intelijen dan militer, namun karena kontrol intelijen dan militer sangat baik maka kelompok teroris benar-benar terpojok. Pada saat ini, Polisi mencoba untuk melakukan hal yang sama, namun kendalinya kurang baik sehingga banyak persoalan seperti agen-agen polisi yang liar dan menjadi double agen yang menikam dari belakang. Artinya informasi yang diperoleh polisi dari agen-agen yang ditanam ke dalam organisasi intelijen semakin hari semakin kurang valid. Situasi yang sama misalnya juga terjadi dalam penanganan ancaman terorisme, itulah sebabnya Blog I-I tidak bosan-bosannya menghimbau untuk penghentian segala bentuk petualangan operasi yang hanya bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa dana operasi, popularitas, maupun kenaikan pangkat istimewa (baca Bisnis Terorisme).

Alhamdulillah, puji Tuhan YME saran Blog I-I didengar dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK dengan rencana revisi UU Terorisme yang mana inti saran Blog I-I adalah untuk memastikan terjadinya sinergi seluruh aparat keamanan (Polisis, BIN, TNI, BNPT, Kejaksaan, dll) untuk mengatasi masalah ancaman terorisme secara terpadu (baca: Jokowi: jangan ada egosentrisme). Walaupun dalam proses penyusunan revisi UU Terorisme tersebut sudah kembali tercium adanya ego sektoral yang kemungkinan akan kembali mementahkan saran Blog I-I tersebut. Semoga sebelum diajukan kepada DPR-RI, rancangan revisi UU Terorisme atau apapun nanti bentuknya tidak melenceng lagi.

Tentang ancaman pada bulan Februari 2016, jelas bahwa kewaspadaan aparat keamanan dan masyarakat diharapkan tetap tinggi, tanpa harus ketakutan karena potensinya memang ada, namun tentang sasaran dan waktu persisnya terus mengikuti perkembangan. Sebagaimana disebutkan dalam artikel Bom Thamrin, "Bila jaringan Bom Sarinah tidak segera terungkap dalam 1 Minggu, serangan susulan akan dilakukan pada Februari 2016 berdekatan dengan momentum Valentine atau Tahun Baru China dengan waktu dapat bergeser sesuai kondisi". Bahwa polisi, BIN, dan TNI bekerja lumayan baik dalam mengungkapkan jaringan Bom Thamrin yang diikuti dengan sejumlah penangkapan dalam waktu yang relatif singkat, maka potensi ancaman pada bulan Februari 2016 dapat dikatakan menurun, namun belum hilang sepenuhnya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada salahnya apabila masyarakat tetap menghindari keramaian pada acara-acara non-Islami yang terjadi selama bulan Februari 2016. Ingat bahwa bom kecil sekalipun apabila meledak dalam suatu peringatan besar yang banyak dihadiri kerumunan manusia akan berdampak sangat besar. Setidaknya aparat keamanan dapat melakukan pengamanan ekstra dalam penyelenggaraan acara yang menghadirkan banyak orang selama bulan Februari 2016.

Disinilah letak kesulitan pencegahan serangan teror untuk diketahui masyarakat luas bahwa betapapun gigihnya aparat keamanan bekerja, bila terjadi ledakan kecil sekalipun maka akan dituduh kecolongan. Dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada Polisi merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya pencegahan serangan teror. Sebagaimana kita sadari bersama bahwa masyarakat tidak semuanya membenci aksi pengecut kelompok teroris, bahkan ada yang simpati dan memberikan dukungan.

Sidang peninjauan kembali (PK) kasus Abu Bakar Baasyir (ABB) yang sedang berlangsung dapat menjadi indikasi waktu serangan teror apabila aparat teliti dan terus mengamati proses PK tersebut. Hal ini didorong sikap taqlid buta pengikut ABB yang rela bunuh diri dalam melakukan serangan teror melawan kodrat Tuhan. Artinya siapapun pengikut setia ABB baik yang sifatnya individual maupun terkoordinasi secara kelompok akan melakukan serangan teror sebagai bentuk balas dendam terhadap apa yang mereka sebut bahwa "Ustadz pemimpin mereka dizalimi oleh Pemerintahan Kafir". Indikasi lain adalah dari seluruh komunikasi Aman Abdurrahman baik yang tersurat maupun tersirat, perhatikan baik-baik.

Harapan Blog I-I adalah bahwa seluruh aparat keamanan terus meningkatkan kewaspadaan dan menggiatkan operasi yang sungguh-sungguh dalam mencegah serangan teror. Keberhasilan pengungkapan jaringan Bom Thamrin hanya prestasi kecil bila dibandingkan dengan pencegahan serangan teror berikutnya. Janganlah cepat puas dan segera ambil langkah-langkah yang tepat dalam pencegahan serangan teror.

Sekian, semoga bermanfaat.
Salam Kewaspadaan, Waskita Selamat!

Walaupun kita masih di bulan Februari dan ancaman terorisme masih mengintai, izinkan Blog I-I menyampaikan selamat kepada Polri, BIN, BNPT, dan TNI yang saat ini semakin kompak bahu-membahu mengatasi ancaman terorisme. Seluruh saran Blog I-I telah diperhatikan pemerintah, khususnya dalam mencegah terjadinya serangan teror susulan pada bulan Februari 2016 ini dan menumpas gerombolan Santoso yang mengatasnamakan agama untuk aksi kekerasan. Bahkan setidaknya Pemerintah melalui Menkopolhukam dapat menjelaskan bahwa untuk menumpas gerombolan Santoso bukanlah hal yang mudah.

Apapun penjelasan Pemerintah dalam kegiatan counter terorisme dan counter radikalisme, langkah-langkah yang lebih jelas dapat kita saksikan dengan sejumlah penangkapan tersangka dan pencegahan serangan bom yang tentunya tidak menjadi berita yang heboh di media masa maupun media sosial. Prinsip kerja aparat keamanan adalah bahwa siap untuk dicaci bila gagal mencegah serangan teror, namun tidak mengharap pujian manakala negara aman tentram dan rencana serangan teror berhasil dicegah. Ucapan selamat ini bukan membuat Polri, BIN, BNPT, dan TNI terlena, tetapi diharapkan ke depan semakin solid dalam kerjasama. Dengan adanya rancangan revisi UU Anti Terorisme, langkah yang lebih tegas diharapkan dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan upaya preventif yang lebih efektif.

Kekuatan nyata ISIS yang sebenarnya mudah dihancurkan baik oleh koalisi Barat maupun koalisi Syria, Iran, dan Rusia tampak masih seperti misteri dalam hal waktu kapan akan dihancurkan. Saat ini terjadi "kenyamanan" dalam proxy konflik geopolitik negara besar di kawasan Timur Tengah yang menyebabkan operasi militer "menghancurkan" ISIS menjadi pilihan terakhir. Sementara dampak ekspor ideologi kekerasan ISIS merupakan sumber ancaman bagi Indonesia.

Pemahaman konflik geopolitik inilah yang seharusnya segera dijelaskan kepada masyarakat Indonesia agar tidak tertipu dengan seruan jihad kosong membela sesuatu yang tidak jelas dalam konflik di Irak dan Suriah. Kompleksitas konflik yang diwarnai faktor aliran Sunni-Shiah, etnisitas, kepentingan keberlangsungan rejim (regime survival), memerlukan kalkulasi yang matang guna mencegah meluasnya konflik menjadi perang terbuka yang disebabkan oleh kecerobohan operasi militer. Misalnya kesengajaan penembakan pesawat Rusia, atau kesengajaan serangan udara Rusia kepada kelompok yang didukung Barat dan Turki. Sejauh ini semua potensi konflik terbuka dari ketegangan konflik masih dapat dikendalikan melalui diplomasi dan semua pihak masih menahan diri dari operasi militer yang lebih besar khususnya dengan pengiriman pasukan darat.

Serangan-serangan udara adalah kegiatan operasi militer yang tidak menyasar kepada penguasaan wilayah selama pasukan darat tidak dikirimkan. Artinya hanya suatu show untuk menunjukkan ada sesuatu yang dilakukan yang mana tujuan strategisnya adalah melemahkan atau mencegah meluasnya penguasaan wilayah oleh kelompok ISIS.

Dalam aspek strategis pemahaman utuh tentang konflik di Timur Tengah terkait ISIS dan pengaruh ideologinya dapat menjadi PR dan konsentrasi utama BIN dan BNPT yang saat ini telah memiliki jaringan kerjasama internasional yang baik dalam strategis penanggulangan ancaman terorisme internasional. Kemudian apabila dapat disusun dalam suatu narasi penjelasan yang sederhana seyogyanya dapat disosialisasikan kepada masyarakat tanpa bermaksud menjadi propaganda anti perjuangan Islam. Artinya duduk perkara dan akar masalah ISIS dalam konteks Irak dan Suriah harus dijelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat Muslim Indonesia. Terlebih dengan adanya peranan-peranan negara-negara kuat seperti AS, Rusia, Iran, Arab Saudi, Turki, dan Israel yang mana semuanya memiliki kepentingan sendiri-sendiri.

Seruan jihad ISIS baik untuk berperang di Irak dan Suriah maupun untuk "berperang" atau menakut-nakuti (meneror) di negara masing-masing sebenarnya telah kehilangan maknanya manakala tujuannya adalah bukan untuk kemuliaan agama Islam karena adalah kekeliruan metode pencapaian tujuan penegakan Dien Islam. Tidak ada satupun catatan sejarah yang menunjukkan bahwa metode perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan Islam dilakukan dengan jalan teror. Adapun jalan perang ditempuh manakala terjadi perlawanan/permusuhan terhadap Islam.

Baik praktisi counter-terorisme maupun pengamat yang mempelajari kitab-kitab yang menganjurkan jihad yang diterjemahkan oleh Aman Abdurrahman misalnya kitab karya Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy dapat segera menemukan bahwa argumentasi Syaikh Al Maqdisiy secara umum cukup meyakinkan karena baik kekuatan logika maupun dasar-dasar rujukan agama khususnya masalah Tauhid dan Keimanan yang digunakan dapat dikatakan tidak menyimpang. Hal ini yang mampu memberikan pesona atau daya tarik yang besar dari argumentasi jihad para pengikut Aman Abdurrahman. Akan percuma apabila counter argumentasi dilakukan hanya berdasarkan pada Islam moderat, Islam Nusantara, atau Rahmat alam semesta karena hal itu dapat dengan mudah dibantah dengan tuduhan kemunafikan atau tidak menjalankan Islam secara utuh atau bahkan kesesatan.

Persoalan yang harus dibongkar bukan pada soal jihadnya karena tidak ada masalah dengan jihad. Persoalan utama yang harus dijelaskan kepada umat Islam Indonesia agar memahami fenomena Al Qaeda maupun ISIS adalah konflik geopolitik yang terjadi di wilayah yang penduduknya mayoritas Muslim dan berusaha bertahan untuk hidup di negeri kelahirannya. Bagi mereka jihad adalah wajib karena bila tidak berjihad maka desa mereka akan dihancurkan. Kemudian apakah berarti seruang menolong sesama Muslim merupakan tipuan? bukan demikian. Seruannya adalah benar untuk menolong sesama Muslim, tetapi yang keliru ketika pertolongan itu diwujudkan dalam pertunjukkan pelaksanaan eksekusi mati dengan cara-cara yang yang menurut ISIS sesuai syariah namun tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya hukuman membakar pilot Yordania dengan alasan qisas karena pemboman dengan pesawat telah membakar manusia dan rumah-rumah penduduk, kemudian hukuman mati bagi mereka yang mempraktekan homoseksualitas dengan dilempar dari gedung tinggi yang dimisalkan dengan rajam yang lebih efektif. Pelaksanaan hukuman tersebut berdasarkan tafsir ulama ISIS yang sebenarnya dapat dikatakan mengada-adakan sesuatu yang baru dengan mengatasnamakan agama.

Serangan ideologi yang juga cukup serius dan logis adalah sorotan terhadap "agama syrik demokrasi" (الديمقراطية دين) karya Al Maqdisiy dimana tuduhan menuhankan demokrasi secara sederhana dapat dipahami. Upaya meluruskan tuduhan ini tidak akan efektif apabila counter-argumentasinya semata-mata menyalahkan cara pandang Islam terhadap demokrasi. Sejarah pertentangan agama dan demokrasi telah terjadi di dunia Kristen Barat dimana pengaruh gereja akhirnya secara nyata tergerus oleh pemisahan gereja dan negara dan sekulerisme menjadi pilihan sebagian terbesar negara-negara modern saat ini. Sekali lagi konteks perlawanan Al Maqdisiy adalah kepada fakta bahwa pemerintah negara-negara di Timur Tengah adalah tidak demokratis, dikuasai oleh elit keluarga, dan berdasarkan pada nasab keturunan. Kemudian demokrasi dipropagandakan oleh Barat ke Timur Tengah yang kemudian memuncak dan marak dengan apa yang disebut Arab Spring. Bagi Al Maqdisiy, karena baik kerajaan maupun demokrasi semuanya tidak Islami. Hal ini kemudian di Indonesia menjadi ispirasi untuk menyebut Pemerintah RI sebagai thagut sebagai dipropagandakan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman.

Tidak terasa, artikel ini menjadi menyimpang dari tujuan menyampaikan ucapan selamat dan menyerukan agar aparat keamanan terus berjuang menegakkan ketertiban dan memberikan rasa aman kepada rakyat Indonesia. Perlu diingat bahwa tugas mulia tersebut tidak akan berhenti selama akar masalah berupa pemahaman konteks sejarah, fakta konflik, dan siapa memainkan peran apa dalam konflik di Timur Tengah dan fenomena terorisme tidak diungkapkan kepada masyarakat Indonesia. Andaipun rakyat Indonesia sudah semakin cerdas dan paham, jangan lupa bahwa masih ada faktor ikatan emosional persaudaraan seagama yang menyebabkan mudahnya terjadi manipulasi maupun sikap murni untuk memperjuangkan apa yang diyakini sebagai kebenaran.

Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat.
SW

Blog I-I menerima informasi tentang peningkatan kegiatan sel kelompok teroris yang menamakan dirinya Bendera Hitam Nusantara aka Katibah Nusantara aka Ad Daulatul Islamiyah Melayu (cabang Malaysia) yang berada di Indonesia dan Malaysia. Hal ini dapat menjadi peringatan akan terjadinya serangan teror yang merupakan kelanjutan dari serangan Teror Thamrin pada Januari 2016 dan kegagalan serangan teror Tahun Baru Imlek dan Valentine 2016.

Sebelumnya Blog I-I telah menyampaikan apresiasi kepada Polri, BIN, TNI, dan BNPT atas kerja kerasnya mencegah sejumlah rencana teror pada bulan Februari ini, tetapi meskipun puluhan tersangka telah ditangkap dan sejumlah aktifitas dapat dideteksi, ternyata masih terdapat beberapa sel rahasia yang belum terdeteksi sepenuhnya.

Waktu serangan diperkirakan antara tanggal 16 Jumadil Awal 1437 s/d 6 Jumadil Akhir 1437

Perkiraan lokasi serangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Jakarta, Bali, Surabaya, Poso, Makassar, dan Solo. Lokasi persisnya sulit untuk dipastikan, namun semua tempat keramaian yang menjadi simbol AS/Barat, tempat maksiat, simbol/pendukung LGBT, Gereja, Kedutaan Besar, Mall/tempat perbelanjaan modern dan lokasi dimana terdapat patung-patung besar perlu mendapatkan pengamanan ekstra guna deteksi dini dan cegah dini.

Lokasi serangan di Malaysia menjadi urusan aparat keamanan Malaysia, namun besar kemungkinan di Kuala Lumpur atau Putrajaya.

Demikian peringatan singkat ini, semoga Polri, BIN, TNI, dan BNPT dapat terus meningkatkan kewaspadaan mencegah rencana teror sebagaimana sukses besar mengamankan Tahun Baru Imlek dan saat Valentine.

Salam Kewaspadaan Intelijen

Hari ini 6 Jumadil Akhir 1437 atau 15 Maret 2016 adalah batas akhir perkiraan serangan teror di Indonesia menurut informasi yang dimiliki Blog I-I sebagaimana telah disampaikan pada artikel Awas Ancaman Teror. Berkat kerja keras dan profesionalisme Polisi, BIN, dan TNI sebagian besar potensi serangan teror selama Februari hingga pertengahan Maret 2016 dapat dilumpuhkan dengan baik. Keberhasilan ini tentunya tidak menjadi berita media massa mainstream yang dapat menarik perhatian publik karena nilai jurnalistiknya rendah. Keberhasilan Polisi, BIN, dan TNI dalam melemahkan dan menghancurkan jaringan teror di Indonesia dapat dikatakan cukup baik, namun belum sepenuhnya menjamin hilangnya ancaman teror. Terlalu dini apabila aparat Polisi, BIN, dan TNI berpuas diri.

Setelah kritik keras Blog I-I seperti dalam artikel Bisnis Terorisme dan apresiasi jaringan Blog I-I kepada aparat keamanan Indonesia dalam artikel Selamat Kepada Apkam, hari ini Polisi, BIN, dan TNI kembali memperlihatkan sukses kecil dalam operasi penumpasan gerombolan Santoso dengan kode Tinombala yang berhasil melumpuhkan/menewaskan 2 tersangka teroris anggota gerombolan Santoso a.k.a Abu Wardah (Mujahidin Indonesia Timur-MIT), seorang diantaranya diduga warga negara asing. Untuk detail nama dan lain-lain, mohon sahabat Blog I-I menunggu keterangan resmi Pemerintah. Sebagaimana disampaikan dalam analisa-analisa Blog I-I sebelumnya, penumpasan gerombolan Santoso memiliki arti strategis yang akan melemahkan kelompok teroris di Indonesia. Penumpasan disini tidak identik dengan pembunuhan, melainkan berbagai upaya dari persuasif agar mereka menyerah hingga jalan terakhir dengan penegakkan hukum dan ketertiban kepada mereka yang melawan dengan senjata. Siapapun yang melakukan aksi bersenjata yang membahayakan masyarakat Indonesia telah melanggar hukum dan aksi saling tembak adalah situasi lapangan yang sulit terhindarkan manakala kelompok bersenjata tidak mau insyaf dan menyerahkan diri.

Kematian dua orang anggota gerombolan Santoso telah mengurangi kekuatan MIT, dan sisa-sisa yang melarikan diri diperkirakan masih mencapai antara 20-30 orang.

Keberhasilan demi keberhasilan Polisi, BIN, dan TNI bukan tanpa reaksi yang dapat diremehkan. Sebagian elemen aliran radikal yang tidak mengerti duduk perkara terorisme telah disusupi oleh agen-agen yang mencoba mempengaruhi opini publik Indonesia dengan kegiatan-kegiatan propaganda dalam bentuk diskusi, aksi protes, penyebaran selebaran, hasutan, sosial media yang intinya menyoroti kebijakan anti terorisme Pemerintah yang dimotori oleh Polisi, BIN, dan TNI. Lebih khusus lagi bidikan aksi-aksi tersebut diarahkan kepada Polisi khususnya Densus 88. Propaganda tuntutan pembubaran Densus 88 bukanlah aksi spontan keprihatinan tanpa skenario, karena merupakan strategi melemahkan kebijakan anti terorisme Indonesia. Penggeraknya sudah cukup jelas yakni komunitas Islam Garis Keras yang menyusup ke dalam kelompok Himpunan Mahasiswa Islam, Lembaga Dakwah Kampus, khususnya yang berpusat di Solo. Meskipun kelompok ini dapat dikatakan sebagai versi intelektual dari para jihadis, mereka memiliki posisi penting dalam menciptakan opini publik yang bertujuan melemahkan Polisi, BIN, dan TNI dalam kegiatan anti terorisme. Dengan mengatasnamakan Islam, seolah-olah Pemerintah Indonesia melalui Polisi, BIN, dan TNI melakukan pelanggaran HAM terhadap umat Muslim. Detail informasi ini juga tentunya sudah diketahui Polisi, BIN, dan TNI.

Reaksi yang lebih membahayakan adalah aksi balas dendam berupa serangan teror dengan kekerasan berupa bom atau serangan senjata. Meskipun kekuatan kelompok teroris di Indonesia semakin lemah, namun posisi yang semakin terpojok dapat mendorong terjadinya aksi nekat, terlebih dalam beberapa minggu terakhir ini terdeteksi adanya peningkatan upaya-upaya mewujudkan aksi teror tersebut. Merujuk kepada informasi dalam artikel ini, Blog I-I menghimbau Pemerintah dalam hal ini Polisi, BIN, dan TNI untuk melanjutkan operasi-operasi anti terorisme dalam skala ancaman yang tinggi. Pemerintah tidak boleh lengah dan terlena dengan keberhasilan-keberhasilan yang belakangan ini dicapai dengan cukup baik. Sebaliknya kewaspadaan harus semakin tinggi, karena tingkat ketegangan justru agak meningkat di kalangan teroris.

Selain operasi-operasi penumpasan kelompok teroris yang tidak mau insyaf, Pemerintah harus melakukan engagement atau pendekatan persuasif kepada para intelektual jihadis yang aktif di dunia propaganda. Meskipun sebagian media sosial mereka sudah dilumpuhkan, namun hal itu tidak mengurangi aktifitas dakwah kekerasan mereka. Sebagian memelihara komunikasi rahasia dalam group, sebagian lebih memilih pertemuan dengan cover pengajian, dan sebagian terang-terangan aktif dalam menuntut pembubaran Densus 88.

Berdasarkan pada pemantauan situasi, kondisi dan kecenderungan dalam kelompok teroris, mohon kiranya kewaspadaan terhadap kemungkinan serangan teror tetap dijaga.

Salam Intelijen

Artikel berikut ini lebih mengarah kepada analisa dari data-data yang dikumpulkan jaringan Blog I-I sejak isu terorisme "Islam" mengemuka yang ditandai dengan peristiwa 9/11 tahun 2001. Untuk dapat dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia khususnya Umat Islam, artikel ini sengaja dikemas tidak dalam bahasa yang berat dengan terminologi ataupun teori-teori sosial. Demikian juga dengan data-data pendukung sengaja menghindari detil informasi maupun referensi khususnya informasi rahasia. Sehingga sahabat Blog I-I yang membaca artikel ini, mohon lebih teliti dan silahkan melakukan riset sebagai cross check, sekiranya analisa Blog I-I kurang tepat.

Dunia sosial politik patut diakui sebagai dunia yang penuh tipu daya. Terlepas apakah tujuan-tujuan politik tersebut ideal, mulia, pragmatis, kepentingan, atau jahat sekalipun, demikianlah adanya dunia sejak manusia berhubungan berkumpul bersosialisasi berorganisasi dan bernegara. Tipu daya disini merupakan suatu siasat atau dalam bahasa yang lebih positif disebut strategi. Untuk memahami suatu strategi, hal yang paling penting untuk segera dilihat adalah tujuan akhirnya.

Apabila kita melihat ke Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara dalam konteks terorisme kita akan menemukan sejumlah gerakan atau organisasi yang memperoleh label teroris. Kita akan menemukan puluhan organisasi yang sering disebut-sebut baik oleh Media Massa maupun oleh Negara sebagai organisasi teroris. Dahulu Al Qaeda (AQ) dianggap sebagai pusat dan menjadi inspirasi bagi sebagian besar kelompok teroris internasional dan tercipta sejumlah kelompok afiliasi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Paska kematian pemimpin AQ, Osama bin Laden, pengaruh AQ meredup dan tiba-tiba kelompok yang menamakan dirinya Islamic State (IS) di wilayah Irak dan Suriah mengemuka dan menjadi inspirasi bagi berbagai kelompok di dunia termasuk di Indonesia. Mengapa AQ dan IS begitu berpengaruh kepada pergerakan di dunia Islam yang bersemangat dalam menegakkan negara Islam? Selain pengaruh propaganda dan jaringan internasional, terjadi kesama ide, ideologi, dan metode mencapai tujuan. Sebagaimana hukum alam, yang kuat dapat mempengaruhi yang lemah. Dengan melihat kekuatan AQ dan IS, kelompok-kelompok Islam garis keras yang lemah di berbagai negara seperti mendapatkan energi baru dan panutan dalam berjuang.

Setelah memahami kuatnya daya tarik dan pengaruh dari AQ dan IS, tentunya kita perlu memahami konteks mengapa kedua organisasi tersebut dapat lahir dan tumbuh berkembang dalam skala melewati batas negara. Dari sisi ideologi baik AQ maupun IS membawa nama Islam Sunni yang dalam perjalanannya berupaya mempengaruhi dunia Islam Sunni agar mendukung atau berbaiat kepada mereka. Untuk dapat mempengaruhi dunia Islam Sunni, kita dapat memperhatikan bahwa apa-apa yang disampaikan oleh pimpinan AQ dan IS mencakup isu-isu yang cukup luas dari ketidakadilan terhadap umat Islam, kewajiban menegakkan agama Allah SWT, perjuangan jihad, amaliyah lainnya, hingga sikap bermusuhan terhadap orang-orang kafir. Artinya bukan eksklusif tentang bagaimana mati dalam perang suci, Syahid. Pesan yang disampaikan AQ dan IS cukup komprehensif dan membawa nama dan simbol-simbol Islam.

Setelah memahami daya tarik AQ dan IS tersebut, hal selanjutnya yang perlu kita perdalam adalah kepada konteks perjuangan AQ dan IS, apakah sungguh-sungguh demi kemuliaan Islam dan penegakkan Syariah Islam, ataukah kekuasaan politik yang dibatasi oleh wilayah perjuangan.

Pertama mari kita perhatikan AQ. Meskipun pengaruh AQ setidaknya terdeteksi di sekitar 16 negara di dunia, namun pusatnya berada di Afghanistan-Pakistan yang para pengamat ahli menyebutnya sebagai AQ Core atau AQ Central. Dari pusat AQ tersebutlah sejumlah fatwa dan organisasi serangan teror dikabarkan bersumber, termasuk serangan bom Bali 2002. Konteks perjuangan AQ pada awalnya bukan perjuangan global membela dunia Islam, melainkan berawal dari Sudan (1991-1998) pembentukan jaringan awal Timur Tengah-Afrika Utara dengan target Anti Barat/Amerika. Pada tahun 2001, cikal bakal AQ pimpinan Osama bin Laden bergeser ke Afghanistan dan bergabung dengan perjuangan kelompok Taliban yang memberikan perlindungan. Taliban merupakan kelompok gerakan politik yang besar di Afghanistan dan pernah berkuasa pada tahun 1996-2001 di Afghanistan. Namun kemudian kalah karena serangan AS dan Inggris dan kemudian berubah menjadi kelompok gerilya melawan pemerintah Afghanistan bentukan AS dan Inggris. Konteks perjuangan AQ Core yang bersinergi dengan Taliban dapat dikatakan berada dalam konteks perjuangan menegakkan pemerintahan Taliban yang mengusung Syariat Islam yang sangat ketat. Namun karena AQ Core sejak awal memiliki jaringan internasional, maka tekanan kepada AS dan sekutunya dapat dilakukan di luar wilayah Afghanistan dalam bentuk aksi-aksi serangan teror. Posisi AQ juga bergeser-geser di wilayah Afghanistan dan Pakistan.

Sekarang kita perhatikan IS yang saat ini disebut-sebut mampu menarik jihadis dari berbagai negara yang mencapai jumlah lebih dari 20000 orang. Pada dasarnya IS merupakan kelanjutan dari AQ di Irak yang banyak dimotori oleh mantan intelijen dan pasukan Irak pro Saddam Hussein yang merupakan kelompok Sunni. Irak paska Saddam Hussein dimulai pada tahun 2003 setelah AS dan sekutunya menggulingkan Pemerintahan Partai Ba'ath pimpinan Saddam Hussein dengan serangan militer. Negara Irak saat ini adalah berdasarkan konstitusi 2005 yang merupakan pengalihan kekuasaan dari pendudukan AS kepada bangsa Irak. Terjadi perpecahan dalam masyarakat Irak dimana sekitar 1/5 penduduk Irak menolak konstitusi, dan diperkirakan khususnya di wilayah dimana saat ini IS berkuasa mayoritas adalah masyarakat Islam Sunni yang menolak konstitusi tersebut, sehingga dapat menjadi dukungan publik kepada IS. Tidaklah mengherankan apabila IS dapat secara efektif berfungsi sebagai "negara", karena selain strukturnya dipegang oleh mereka yang pernah berpengalaman dalam ketatanegaraan, setidaknya ada dukungan dari sebagian populasi di Irak. Perang saudara yang terjadi di Suriah yang memecah belah bangsa Suriah ke dalam kelompok pro dan anti Pemerintah Rejim Assad juga memperluas pengaruh IS karena adanya kesamaan kepentingan yang dipersatukan dengan sikap anti Syiah. Konteks perjuangan IS adalah lokal, namun karena kekuataan nyata berupa pasukan, penduduk, finansial, dan sumber daya lainnya tampak menjanjikan sebagai model negara Islam. Hal inilah yang kemudian diperbesar dalam propaganda internasional melalui berbagai media untuk menarik perhatian umat Islam di seluruh dunia. Dengan menjanjikan sebuah kehidupan yang murni Islami dibawah hukum Islam, umat Islam di berbagai negara yang kurang paham tujuan dari IS merasa dan menganggap IS sebagai perwujudan tercapainya perjuangan mendirikan negara Islam yang benar.

Setelah memahami AQ dan IS secara singkat tersebut, perhatikan dimana letak permainan tipu daya politik yang menyesatkan dan dimana hal itu bergulir di luar kontrol. Menguatnya jihad bangsa Afghanistan pada era 1980-an lahir dari perlawanan melawan komunisme dan pendudukan Uni Soviet, pada masa itu AS berada di belakang perjuangan bangsa Afghanistan melawan Pendudukan Komunis Uni Soviet. Hal itu berbalik ketika AS menyerang Afghanistan paska peristiwa 9/11 yang dituduhkan kepada AQ Core yang berada di Afghanistan. Sebelumnya AS mendesak kepada Pemerintahan Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden, namun ditolak dan akhirnya pada 7 Oktober 2001 AS bersama Inggris menyerang Afghanistan menggulingkan Pemerintahan Taliban dan membentuk Pemerintahan Boneka pimpinan Hamid Karzai. Belakangan sekutu (NATO) juga mendukung pendudukan AS di Afghanistan. Alasan yang sering kita dengar selain untuk menghancurkan AQ dan menggulingkan Taliban adalah apa yang disebut sebagai the War on Terror.

Hal yang agak berbeda terjadi di Irak, dimana penggulingan Saddam Hussein melalui perang dan upaya pembentukan pemerintahan demokratis Irak menjadi salah satu penyebab lahirnya apa yang kita kenal sebagai IS saat ini. Hal itu merupakan sebuah fenomena politik yang biasa dalam situasi konflik, paska konflik, dan konflik berkelanjutan, dimana tidak tercapainya konsensus nasional dalam referendum bangsa Irak menyebabkan perpecahan yang dalam kasus Irak adalah perang saudara. Faksi-faksi politik yang terpolarisasi dalam suku/etnis dan aliran khususnya Sunni-Syiah menyebabkan sulitnya tercapai kesepakatan dalam pembentukan negara Irak yang demokratis. Bentuk Federalisme termasuk penghargaan atas perbedaan etnis, penggunaan bahasa, dan keadilan sepintas tampak ideal, namun perebutan kekuasaan politik adalah sama dimanapun, ketika koridornya rusak atau tidak tersedia, maka pilihannya adalah dengan kekuatan bersenjata. Pilihan kekuatan senjata juga ditempuh oleh Suku Kurdi dukungan AS dan Faksi Syiah dukungan Iran. Hal itu, menyebabkan kegamangan negara-negara Arab pada awal-awal menyikapi IS. Alasannya sederhana yakni IS dapat menjadi penyangga atau pembatas meluasnya pengaruh Iran di Timur Tengah.

Persitiwa-peristiwa tersebut adalah fakta-fakta sejarah yang terjadi sebagi akibat dari kalkulasi strategi dan geopolitik kawasan dengan pemain-pemain besar sebagai berikut:

Dalam konflik/perang Afghanistan: Barat (AS dan sekutu) vs Uni Soviet (Russia) dengan proxy Pemerintahan Komunis Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan - Mujahidin - Taliban - Negara Islam Transisi Afghanistan - Republik Islam Afghanistan.
Dalam konflik/perang Irak: Barat (AS dan sekutu) vs Pemerintah Irak Partai Ba'ath. Dalam proses pembentukan Negara Irak yang demokratis bentukan AS, berkembang perlawanan yang mewujud dalam lahirnya faksi-faksi bersenjata kelompok jihad seperti AQ di Irak, ISIS (Sunni) dan Mahdi Army dll (Syiah). Hal itu kemudian diperburuk oleh perang saudara di Suriah, maka elemen jihad Suriah yang juga diwarnai konflik sektarian Sunni-Syiah sehingga batasan wilayah IS menjadi mencakup sebagian wilayah Suriah yang tidak lagi efektif dikuasai rejim Assad. Pada bagian lain, wilayah-wilayah yang secara efektif dikuasai oleh kelompok etnis seperti Kurdi juga membentuk kekuatan tersendiri yang juga didukung oleh AS sebagai langkah awal menuju pembentukan Negara Kurdi. Karena wilayah konflik berbatasan dengan sejumlah negara besar di kawasan, khususnya Turki maka Turki juga memiliki kepentingan yang sangat besar dalam mempengaruhi perkembangan situasi dalam rangka melindungi kepentingan negara dan rakyat Turki. Sementara sikap Arab Saudi dan kebanyakan negara Islam di Timur Tengah tampak seperti ragu-ragu karena adanya "kesamaan" aliran Sunni, walaupun belakangan Arab Saudi menegaskan akan memerangi ISIS, masih belum tampak langkah nyata. Iran jelas berada di belakang sekitar 66% populasi Irak yang mendorong terciptanya penguasaan secara efektif Pemerintahan di Irak dibawah kendali kelompok Syiah yang jelas-jelas menjadi alasan penolakan demokrasi oleh sebagian kelompok Sunni di Irak.

Dari semua itu, mengapa masih ada Muslim Indonesia yang rela ikhlas terbang ke wilayah ISIS untuk bergabung dan berjuang bersama ISIS. Lebih aneh lagi mereka yang berbaiat kepada ISIS dan berbuat kerusakan di Indonesia dengan aksi-aksi teror yang jelas tidak akan mungkin dapat merubah Indonesia. Hal ini bukan saja sangat menarik untuk kita dalami sebagai bahan kajian umat Islam dalam menyikapi perkembangan di dunia Islam.

Mengapa Blog I-I begitu berani mengatakan bahwa aksi-aksi teror mereka yang berafiliasi kepada AQ maupun IS tidak akan dapat merubah Indonesia? Hal ini jelas terbaca dalam strategi AQ maupun IS yang berupaya mendorong terjadinya konflik di berbagai belahan dunia Islam dalam rangka meningkatkan posisi tawar-menawar atau setidaknya memecah belah perhatian dunia. Namun yang kurang diperhatikan adalah respon dunia justru bersatu melawan terorisme internasional. Kurang kuatnya konsep perjuangan hampir pasti mematahkan setiap perjuangan dalam perwujudannya. Perjuangan penegakan Negara Islam di Indonesia mencapai level tertinggi pada era kejayaan Masyumi secara politik tahun 1945-1960, dan Darul Islam pada tahun 1949-1962. Kompromi Islam dan Demokrasi yang terbaik dicapai pada era reformasi dengan fenomena PKS, PKB, PAN (1998-sekarang) dan PPP (1973-sekarang) dan mungkin juga Partai Bulan Bintang masih patut disebut. Partai-partai Islam tersebut adalah representasi umat Islam Indonesia yang terbesar, sementara yang berada di luar Partai Politik masih ada sejumlah organisasi Islam yang menaungi umat Islam dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan umat Islam.

Kelompok-kelompok Islam Garis Keras jelas minoritas yang berada dalam utopia Negara Islam yang bahkan bentuk dan konstitusinya belum jelas. Barangkali Hizbut Tahrir pantas disebut sebagai kelompok yang memiliki model negara yang paling jelas dalam upaya mendirikan negara Islam, namun untuk bergerak di luar demokrasi dan berada dalam ruang gerakan semata tidak akan berkembang lebih jauh lagi dan pada akhirnya juga dapat menitipkan aspirasinya kepada Partai Politik Islam yang memiliki akses langsung kepada kebijakan dan langkah-langkah Pemerintah dan Parlemen.

Tidak terasa malam sudah semakin larut, bersambung.....Insha Allah

Salam Intelijen